Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat Riau

Pekanbaru, InfoPublik – Ekonomi Provinsi Riau tumbuh 4,75 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, diikuti perbaikan sejumlah indikator pembangunan manusia. Di balik capaian tersebut, kesenjangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang mendorong pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan hingga kabupaten dan kota.

Gambaran capaian dan tantangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Minggu (9/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan peringatan Hari Jadi Riau tidak hanya menjadi momentum untuk melihat capaian pembangunan, tetapi juga mengevaluasi berbagai pekerjaan yang belum terselesaikan.

“Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama,” ungkapnya.

SF Hariyanto menyebut ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 4,75 persen secara tahunan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional mencapai 5,2 persen.

Sejumlah indikator pembangunan manusia dan sosial juga dicatat pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31 poin, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,09 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat 6,19 persen dan Gini Ratio berada pada angka 0,304.

Menurut SF Hariyanto, indikator tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan Riau. Namun, capaian makro tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

“Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” katanya.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah perbedaan capaian pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan antarwilayah. Kondisi tersebut membuat percepatan pemerataan menjadi salah satu agenda pembangunan yang terus didorong dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan fiskal daerah.

“Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Pemprov Riau juga mencatat sejumlah kebutuhan masyarakat yang masih harus diselesaikan secara bertahap, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja, hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.

SF Hariyanto menegaskan berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah provinsi sendiri.

Kolaborasi dibutuhkan antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers, serta elemen masyarakat lainnya.

“Seluruh ikhtiar ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Riau membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap persoalan dapat kita hadapi dan setiap peluang pembangunan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan indikator makro, tetapi juga dari akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan,” tuturnya.

Kaderismanto mengatakan DPRD Provinsi Riau akan mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan.

SF Hariyanto juga mengajak masyarakat terus memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat. Dengan kebersamaan, saya percaya Riau mampu melewati keadaan yang tidak mudah, memperkuat pondasi pembangunan, dan mewujudkan Riau yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.

Memasuki usia ke-69, tantangan Riau tidak hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki indikator pembangunan manusia, tetapi juga memastikan kemajuan tersebut dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah.