_pag_compressed.jpeg)
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, beraudensi dengan sejumlah perangkat Desa di ruang rapat Wali Kota, Senin (27/7/2026)/ Nhanu Tosofu/Prokompim Tidore.
Tidore, InfoPublik- Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menegaskan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen memenuhi hak-hak perangkat desa sesuai ketentuan, meski kondisi keuangan daerah masih terdampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Laiman saat menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kota Tidore Kepulauan di Ruang Rapat Wali Kota Tidore, Senin (27/7/2026).
Menurut Ahmad Laiman, tidak ada kepala daerah yang membiarkan hak-hak perangkat desa tertunda. Ia menilai setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama.
"Ketika ada hal yang seperti ini dapat disampaikan agar dapat didiskusikan bersama, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini keuangan daerah sedang tidak baik. Namun, hak-hak kalian harus dibayarkan dengan baik," kata Ahmad Laiman.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah mempersulit pembayaran insentif maupun hak-hak aparatur, termasuk perangkat desa, meskipun sedang menghadapi keterbatasan anggaran.
"Saya akan terus berkoordinasi dengan para OPD terkait sehingga proses pencairan ADD Triwulan II ini segera dicairkan agar dapat membayarkan hak-hak para perangkat desa tersebut," tegas dia.
Ketua PPDI Kota Tidore Kepulauan Ilham Ibrahim mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membuka ruang dialog bagi perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi.
" Kami hanya ingin sampaikan bahwa kehadiran kami bukan melakukan perlawanan, akan tetapi kami hanya ingin memastikan bahwa hak-hak perangkat desa dapat terbayarkan dengan baik. Karena kita ketahui bahwa terdapat keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa sehingga memengaruhi pembayaran penghasilan perangkat desa," ujar Ilham.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pencairan ADD Triwulan II agar hak-hak perangkat desa dapat segera dibayarkan.
"Kita ketahui bahwa perangkat desa adalah salah satu garda terdepan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap hak-hak kami dapat dibayarkan sesuai aturan, serta pembayaran penghasilan perangkat desa dapat dianggarkan setiap bulan berjalan," kata dia.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan akan terus mengupayakan pemenuhan hak-hak aparatur, baik ASN, PPPK, maupun perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya stabil.
(Uyun/MC Tidore)
