Asisten Perekonomian dan Pembanguan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno (kiri), menyampaikan bahwa dilaskanakannya rapat kali ini dalam rangka penguatan payung hukum terkait implementasi keterbukaan implementasi Publik sesuai dinamika peraturan yang berlaku. (foto: MC Sambas)
Sambas, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), berkomitmen meningkatkan profesionalisme tata kelola keterbukaan informasi dengan memutakhirkan daftar informasi publik yang dikecualikan agar selaras dengan dinamika regulasi terbaru.
Langkah penyelarasan tersebut diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melalui Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Aula Sayap Kiri Kantor Bupati Sambas, Kamis (2/7/2026). Agenda ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, didampingi Kepala Diskominfo Sambas, Riza Sunanda.
Asisten II, Samekto Hadi Suseno, menegaskan bahwa penyesuaian payung hukum keterbukaan informasi di tingkat daerah sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi demi kepastian hukum.
"SK Bupati tentang daftar informasi yang dikecualikan yang kita miliki saat ini merupakan produk tahun 2019. Sudah terlalu lama. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembaruan dan penyesuaian agar selaras dengan regulasi terbaru yang berlaku," ujar Samekto Hadi Suseno.
Melalui uji konsekuensi ini, Pemkab Sambas tetap menempatkan keterbukaan informasi sebagai prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sementara itu, penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas guna melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti hak privasi, rahasia negara, ataupun proses penegakan hukum.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, Riza Sunanda, dalam paparan teknisnya menjelaskan klasifikasi, jangka waktu pengecualian, hingga mekanisme tahapan uji konsekuensi agar seluruh instansi memiliki standar yang seragam.
Pihak Diskominfo berharap seluruh perangkat daerah hingga jajaran pemerintah kecamatan memiliki pemahaman hukum yang sama dalam memilah informasi di instansi masing-masing, sehingga pengelolaan data publik di Kabupaten Sambas menjadi lebih tertib dan akuntabel.
Rapat koordinasi dan pengujian objektif ini diikuti secara aktif oleh jajaran Staf Ahli Bupati, Kepala dan Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat se-Kabupaten Sambas, serta turut melibatkan unsur akademisi dan tokoh masyarakat setempat.
