Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo memimpin rapat lintas sektor mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di ruang rapat Walikota, Kamis (11/6/2026)/Nhanu Tosofu/Prokompim Tidore
Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah cepat menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (11/6/2026).
Rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya pemberlakuan tarif sementara angkutan umum darat sambil menunggu penyaluran BBM bersubsidi yang direncanakan mulai tersedia pada Juli 2026.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan dan pelaku usaha transportasi sebagai penyedia layanan.
"Kami berharap meskipun kita ketahui bersama bahwa kenaikan BBM ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, namun kita akan sama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan baik terutama pelayanan angkutan umum sehingga aktivitas ekonomi juga berjalan dengan baik," ujar Ismail.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun pelaku usaha transportasi.
"Karena dalam kondisi saat ini, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan dan para pelaku usaha maupun penyedia layanan sebagai pemberi layanan. Keseimbangan tersebut penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat," kata dia.
Ismail juga meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM melakukan pendampingan terkait penggunaan barcode BBM subsidi bagi angkutan umum agar dapat dimanfaatkan secara optimal saat program mulai diberlakukan.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses distribusi BBM.
"Karena kami sangat berkepentingan agar seluruh proses penyaluran BBM dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat. Kami akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap distribusi BBM agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara aman dan tertib," kata dia.
Sementara itu, Direktur PT Rusda Awat Ahmad memastikan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku transportasi.
Ia menyebutkan Kota Tidore direncanakan menerima alokasi BBM subsidi berupa 100 ton pertalite dan 60 ton solar per bulan mulai Juli 2026.
"Jika memang terjadi kekurangan maka akan berkoordinasi ke dinas terkait untuk penambahan kuota," ujar Awat.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog dan mencari solusi atas dampak kenaikan harga BBM terhadap operasional angkutan umum.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa tarif sementara akan disesuaikan dengan persentase kenaikan harga BBM jenis Pertamax.
"Untuk tarif sementara kita naikkan sesuai dengan margin kenaikan BBM jenis Pertamax sekitar 30 persen atau Rp4.000. Jadi misalkan trayek Terminal Rum ke Terminal Pasar Sarimalaha sebelumnya sebesar Rp20.000 maka dinaikkan menjadi Rp24.000," jelas Marsaid.
Berdasarkan hasil rapat, tarif angkutan kota (angkot) ditetapkan sementara sebesar Rp4.000 per penumpang. Tarif trayek Soasio–Rum naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000, sedangkan tarif bentor naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Adapun tarif untuk pelajar tetap tidak mengalami perubahan.
Sementara itu, tarif angkutan laut yang melayani rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo, dan sebaliknya disepakati belum mengalami penyesuaian tarif.
Kesepakatan tersebut akan berlaku sementara hingga distribusi BBM subsidi berjalan dan pemerintah daerah kembali melakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan terkait.
