Padang Perkuat Lembaga Adat Lewat Perda Baru, Bentengi Generasi Muda di Era Modern
Pemko Padang sahkan Perda Lembaga Nagari
Pemko Padang sahkan Perda Lembaga Nagari
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus benteng sosial menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026), setelah melalui tahapan pembahasan, penyampaian laporan panitia khusus, pandangan akhir fraksi-fraksi, serta persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Lebih dari sekadar produk hukum, Perda ini hadir untuk memastikan nilai-nilai adat Minangkabau tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi yang semakin cepat. Regulasi tersebut juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi berbagai lembaga adat dalam menjalankan fungsi sosial, budaya, dan pembinaan masyarakat.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, selama ini pelestarian adat dan budaya telah berjalan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun lembaga adat. Namun, keberadaan Perda akan memperkuat arah kebijakan sehingga pelaksanaannya lebih terukur dan berkelanjutan.
“Berbagai upaya pelestarian adat dan budaya selama ini telah berjalan dengan baik. Kini seluruhnya memiliki payung hukum yang kuat sehingga dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berkesinambungan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fadly, penguatan lembaga adat menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, keberadaan ninik mamak, bundo kanduang, dan lembaga adat dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Ia menegaskan, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun karakter generasi muda, memperkuat harmoni sosial, serta menjaga nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berakar pada falsafah Minangkabau.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang berkomitmen menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program konkret, mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menilai kehadiran Perda ini memberikan kepastian hukum yang selama ini dibutuhkan dalam memperkuat eksistensi lembaga adat di Kota Padang.
Menurutnya, regulasi tersebut akan memperkuat peran berbagai unsur adat, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), ninik mamak, dan bundo kanduang dalam menjalankan fungsi pembinaan sosial dan budaya di tengah masyarakat.
“Perda ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penguatan lembaga adat sehingga perannya dalam kehidupan masyarakat dapat semakin optimal,” kata Muharlion.
Apresiasi juga datang dari kalangan tokoh adat. Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie menilai Perda tersebut merupakan payung hukum yang telah lama dinantikan oleh masyarakat adat karena memberikan ruang yang lebih kuat bagi pelestarian nilai-nilai Minangkabau di Kota Padang.
Ia berharap implementasi Perda nantinya dapat diperkuat hingga tingkat nagari dan kelurahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu menjaga keberlangsungan adat dan budaya secara berkelanjutan.
Dengan disahkannya Perda Nomor 5 Tahun 2026, Kota Padang tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih kokoh bagi generasi mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian jati diri daerah yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
(Charlie)
---