Gorontalo, InfoPublik– Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan  tren positif penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayahnya merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang harus ditingkatkan melalui kebijakan responsif gender yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya pada Rabu (13/5/2026), menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat IKG Provinsi Gorontalo tahun 2025 turun menjadi 0,343 dari sebelumnya 0,365 pada tahun 2024, menempatkan capaian daerah tersebut berada di bawah rata-rata nasional.

“Capaian IKG Provinsi Gorontalo yang terus membaik harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Kami menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yana Yanti Suleman.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah memperkuat arah kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD PUG).

Dokumen itu diproyeksikan menjadi peta jalan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi di setiap perangkat daerah.

Kebijakan itu juga ditargetkan mampu memberikan kontribusi simultan terhadap indikator pembangunan lainnya, seperti penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, pengurangan angka anak tidak sekolah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Yana menekankan, keberhasilan itu memerlukan komitmen kolektif dari pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga masyarakat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih,  memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie. Menurutnya, membaiknya angka IKG menunjukkan kuatnya visi daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi perempuan, laki-laki, anak, lansia, hingga kelompok disabilitas.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Diseminasi Pengarusutamaan Gender yang berlangsung di Kota Gorontalo. Acara ini terselenggara atas kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan SKALA, Bappenas, dan Kementerian PPPA sebagai momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa kesetaraan gender merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

pembangunan responsif gender, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menjadi salah satu daerah yang konsisten mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (mcgorontaloprov)