APBN Riau 2025 Tumbuh Positif, Bukti Ketahanan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Ilustrasi ChatGPT
Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah terus menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga 31 Oktober 2025 yang mencatatkan capaian solid, tetap tumbuh positif, dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bekerja optimal menjaga daya tahan ekonomi nasional, termasuk di Provinsi Riau.
“Meski situasi global berfluktuasi, ekonomi Indonesia dan Riau tetap stabil serta menunjukkan ketahanan yang baik,” ujar Heni melalui keterangan pers yang diterima pada Jumat (28/11/2025).
Stabilitas ekonomi ini tercapai di tengah tantangan global yang signifikan, seperti risiko penutupan pemerintahan Amerika Serikat (shutdown) dan dinamika hubungan dagang antara AS dan Tiongkok. Namun, berkat kebijakan fiskal yang hati-hati dan terukur, Indonesia mampu mempertahankan fondasi ekonomi yang kuat dan sehat.
Kinerja ekonomi Riau pada triwulan III tahun 2025 tumbuh 4,59 persen (year-on-year), menandakan aktivitas industri dan perdagangan tetap stabil. Pertumbuhan ini turut disertai peningkatan kualitas pembangunan manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau mencapai 76,31, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Heni menjelaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal, pengelolaan belanja negara, dan optimalisasi pendapatan daerah menjadi faktor utama di balik capaian positif tersebut.
Kinerja pendapatan negara di Riau menjadi salah satu indikator paling menonjol. Hingga Oktober 2025, penerimaan APBN Riau mencapai Rp20,58 triliun, meningkat 29,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Lonjakan penerimaan terutama berasal dari optimalisasi sektor kepabeanan dan cukai, yang melonjak hingga 349,31 persen, didorong oleh peningkatan Bea Keluar komoditas crude palm oil (CPO).
“Ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam sektor ekspor memberikan dampak nyata bagi penerimaan negara,” jelas Heni.
Sementara itu, pendapatan pajak mengalami penurunan karena meningkatnya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, Heni menegaskan bahwa hal ini bukan indikator negatif, melainkan wujud komitmen pemerintah untuk menjamin hak wajib pajak.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Riau turun 20,13 persen. Penurunan tersebut, menurut Heni, bukan akibat perlambatan ekonomi, melainkan hasil dari efisiensi dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tetap terjaga dan bahkan tumbuh 1,29 persen, terutama melalui peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik daerah.
Heni juga menyampaikan bahwa defisit APBN Regional Riau tercatat sebesar Rp5,4 triliun, lebih rendah dibanding target pemerintah pusat.
“Capaian ini menandakan pengelolaan fiskal kita semakin sehat, disiplin, dan efisien,” tegasnya.
Pemerintah optimistis kinerja APBN yang positif di Riau akan terus berlanjut hingga akhir tahun, seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan kinerja ekspor yang tetap solid.
(Mediacenter Riau/sa)
