Dinas PMD Kalsel Fokus Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovatif di 2025

Banjarbaru,InfoPublik - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat peranannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program kegiatan pada 2025. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kapasitas masyarakat serta pengembangan kelembagaan sosial dan budaya yang tersebar di 11 kabupaten di Kalsel.

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar Dinas PMD Kalsel, Noor Saufiah, menyampaikan bahwa Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki lima bidang utama. Salah satunya adalah Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar yang memiliki tiga seksi kegiatan, yaitu Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat, Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, serta Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.

“Di bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, kami memiliki berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tiga seksi tersebut. Di antaranya, untuk seksi sosial dasar dan budaya masyarakat, kami melakukan pembinaan layanan dasar di 11 kabupaten, serta melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut,” jelas Noor Saufiah mewakili Kadis PMD Kalsel, Senin (24/3/2025).

Sementara itu, Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan juga melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, antara lain rapat tim pembina Posyandu Provinsi Kalsel, serta sinkronisasi data kelembagaan yang mencakup data mengenai PKK, Posyandu, Karang Taruna, RT/RW, dan LMP (Lembaga Masyarakat Pedesaan).

Program lain yang tidak kalah penting adalah kegiatan yang berkaitan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK yang dilaksanakan dengan bersinergi bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel. Tidak hanya itu, pada 2025 ini, akan dilaksanakan lomba 10 program pokok PKK serta pembinaan ke 13 kabupaten/kota mengenai implementasi 10 pokok program PKK.

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat juga turut berperan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa. Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan meliputi koordinasi dan penataan pembangunan desa melalui Indeks Desa, serta monitoring dan koordinasi perencanaan desa berbasis data melalui SDGs di 11 kabupaten. Salah satu prioritas utama adalah mempercepat penanganan stunting di Kalsel.

“Pada tahun ini, kami fokus pada pemantauan dan evaluasi percepatan penanganan stunting di 11 kabupaten. Kami juga mendukung kabupaten/kota dalam penerapan regulasi dan pembentukan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta pembinaan kader stunting di daerah-daerah,” tambahnya.

Dengan berbagai kegiatan yang dirancang, Dinas PMD Kalsel berkomitmen untuk terus memberdayakan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sosial budaya, dan kesehatan di seluruh provinsi ini. (MC Kalsel/tgh/eyv)