Komisi B DPRD Dorong Penguatan Pengawasan Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur

Surabaya, InfoPublik – Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kualitas dan kuantitas minyak goreng yang beredar, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok mendorong penguatan pengawasan distribusi minyak goreng, terutama minyaKita.

Chusni menekankan penguatan pengawasan ini perlunya keterlibatan semua pihak dalam mengatasi masalah ini. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat harus segera diterapkan mengingat kepercayaan konsumen terhadap produk minyak goreng menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Semua pihak harus terlibat, bahu membahu, untuk mengantisipasi agar minyak yang tidak sesuai takarannya tidak terus beredar dan tidak merugikan masyarakat. Kami meminta ada tindakan tegas dan peningkatan pengawasan, sehingga tidak ada ruang bagi yang melakukan tindakan koruptif— terutama pada kebutuhan bahan pokok yang sangat vital, terlebih di masa ramadan hingga menjelang lebaran,”ujarnya Mubarok dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Ia menekankan keprihatinannya atas kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan produsen minyak goreng rakyat MinyaKita.

“Ini adalah kejahatan koruptif yang sangat merugikan rakyat kita, namun. Kami sebagai DPRD Jatim akan melakukan pengawasan ketat, terutama di bulan Ramadan, saat intensitas belanja bahan pokok meningkat, agar masyarakat tidak dirugikan dengan pola korupstif seperti beredarnya minyak yang tak sesuai takarannya,"tambahnya politisi asal Malang ini.

Seperti diketahui, ada praktik penurunan volume isi produk MinyaKita secara sistematis— sekitar 200 mililiter dalam kemasan botol 1 liter dan pouch 2 liter—yang dinilai sebagai tindakan koruptif dan merugikan konsumen. Hari ini, di Surabaya, kembali ditemukan minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak sesuai dengan ukuran pada kemasan.  (MC jatim/ida-pca/eyv)