Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Siapkan Program Pembinaan UMKM 2025 untuk Dukung Ekspor dan Digitalisasi

Banjarmasin, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM akan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan dengan meluncurkan Program Pembinaan UMKM 2025.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui digitalisasi, pelatihan keterampilan, fasilitasi perizinan, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyatakan program ini sejalan dengan visi Presiden "Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta visi Gubernur Kalsel "Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,"imbuhnya.

"Fokus program Pembinaan UMKM 2025 ini mencakup beberapa inisiatif utama, antara lain pelatihan dan digitalisasi, pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan digital, pelatihan desain dan pengemasan produk UMKM,"kata Yanuar saat menyampaikan program tersebut bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, ia juga mengungkapkan program lainnya seperti peningkatan akses teknologi bagi UMKM, pelatihan branding dan digital marketing, serta manajemen mutu dan kewirausahaan bagi wirausaha pemula.

Untuk mendukung fasilitasi permodalan dan legalitas, program ini akan melakukan pendampingan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengurusan izin usaha seperti NIB, sertifikasi halal, dan HKI, serta pendirian rumah kemasan dan klinik UMKM untuk membantu legalitas dan peningkatan kualitas produk.

Dia menambahkan bahwa peningkatan akses pasar dan ekspor juga menjadi fokus pada 2025. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain pembinaan gerai UMKM di Bandara Syamsudin Noor, stand promosi di gedung Smesco Indonesia, partisipasi dalam pameran nasional seperti Kalsel Expo 2025, UMKM Expo JCC Jakarta, dan Bali Expo.

"Kami juga memiliki misi dagang ke Timur Tengah, memanfaatkan marketplace pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kalsel juga tengah mempersiapkan pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pemberdayaan usaha kecil, yang mewajibkan penyediaan minimal 30 persen ruang komersial untuk promosi UMKM di pusat perbelanjaan dan infrastruktur publik," tuturnya. (MC Kalsel/Fuz/ARH/Eyv)