Akurasi Data Jadi Kunci Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah

Padang, InfoPublik – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi, menekankan pentingnya akurasi dan ketepatan waktu data dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Thamrin Nurdin, Kantor Bappeda Sumbar, Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Kamis (30/1/2025).

Dalam diskusi ini, Mahyeldi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar untuk lebih disiplin dalam mengelola data, mengingat ketepatan informasi sangat berpengaruh terhadap alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

"Kita tegaskan kepada OPD agar memastikan data yang disajikan lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Data yang valid menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah," ujar Mahyeldi.

Gubernur menjelaskan bahwa pertumbuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan fasilitas publik terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, pembaruan data yang berkala sangat penting agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil daerah.

"Jika data yang digunakan tidak akurat, maka perencanaan bisa meleset. Hal ini berdampak pada penyusunan kebijakan yang kurang efektif," tegasnya.

Ia juga membandingkan sistem pengelolaan data di negara-negara maju, di mana data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan akan langsung dikoreksi dengan sanksi tegas. Hal ini menurutnya bisa menjadi contoh bagi Sumbar agar lebih disiplin dalam pengelolaan data daerah.

Gubernur juga meminta para Kepala OPD yang melakukan kunjungan ke Jakarta agar berkoordinasi dengan kementerian terkait, guna menjamin maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"Dana bagi hasil harus berbasis data yang akurat. Kita juga berharap BPS lebih cepat dalam merilis data agar bisa segera dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran daerah," tambah Mahyeldi.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, mengungkapkan bahwa belanja daerah yang tertuang dalam APBD memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, ia juga mengakui bahwa APBD Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

"Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pendapatan transfer dari pusat mencapai 54,68 persen, sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar 44,38 persen,” jelas Rosail.

Dengan kondisi ini, Pemprov Sumbar perlu memastikan bahwa besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima benar-benar optimal dengan memanfaatkan data yang valid dan akurat.

"Setiap komponen TKD memiliki formula perhitungan berbeda. Misalnya, DAU dihitung berdasarkan alokasi dasar serta selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, data yang digunakan harus berasal dari berbagai instansi terkait," tambahnya.

(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)