- Oleh MC PROV JAWA TIMUR
- Jumat, 24 Januari 2025 | 05:50 WIB
: Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, Rabu (15/1/2025) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya harga cabai. Menurutnya, cabai tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi pribadi, tetapi juga oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan. Jika harga cabai terus tinggi, dikhawatirkan dapat memicu inflasi yang cukup besar.
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Rabu, 15 Januari 2025 | 20:08 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 135
Surabaya, InfoPublik – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk segera melakukan intervensi terhadap harga cabai yang melonjak tinggi di pasaran. Intervensi ini diharapkan dapat mengembalikan harga cabai ke tingkat normal dan menurunkan harga yang masih tergolong tinggi.
Beberapa hari lalu, harga cabai, khususnya cabai rawit, di Jawa Timur mencapai Rp100.000 per kilogram. Meski harga cabai mulai mengalami penurunan, namun harga tersebut masih jauh di atas harga normal.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya harga cabai. Menurutnya, cabai tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi pribadi, tetapi juga oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan. Jika harga cabai terus tinggi, dikhawatirkan dapat memicu inflasi yang cukup besar. “Kondisi ini harus segera menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Intervensi harus dilakukan, karena cabai sangat penting bagi UMKM pedagang makanan,”jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2025).
Politikus asal Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor alam. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman cabai kesulitan untuk berkembang, bahkan menyebabkan petani rentan mengalami gagal panen. "Kondisi ini harus menjadi perhatian. Pemerintah harus menyelidiki faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi harga cabai, agar harga bisa kembali normal,"ujarnya.
Selain itu, Ony juga mencatat adanya dugaan permainan kartel yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pemilik modal membeli cabai dari petani dan menahannya di gudang hingga kebutuhan pasar meningkat, yang kemudian mendorong harga melonjak. "Mereka memanfaatkan faktor alam untuk membeli cabai dalam jumlah besar dari petani, lalu menahan stok dan baru mengeluarkannya saat permintaan tinggi. Hal ini menyebabkan harga melonjak. Pemprov harus memperhatikan distribusi cabai agar tidak ada permainan harga oleh kartel,"imbuhnya.
Menurut Ony, upaya intervensi Pemprov Jatim juga perlu dilakukan melalui koordinasi yang intens dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti tingginya harga cabai saat ini. "Pemprov harus terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan intervensi dan menstabilkan harga cabai," katanya.
Ony menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat, terutama di kalangan UMKM yang sangat bergantung pada harga cabai yang stabil. "Jangan sampai kenaikan harga cabai mengganggu perekonomian masyarakat, khususnya UMKM,"tambahnya.(Rilis: MC Prov Jatim /hjr-Pca/Eyv)