Hadiri Musrenbangnas, Gubernur Kalsel Ingin RPJMN 2025-2029 Selaras dengan RPJMD Kalsel

Banjarbaru, InfoPublik - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ariadi Noor menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin, (30/12/2024).

Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 langsung dibuka Presiden RI Prabowo Subianto dan turut dihadiri Wapres Gibran Rakabuming, Menteri serta Gubernur se- Indonesia.

Gubernur Kalsel diwakili Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor mengatakan, Musrenbangnas ini adalah salah satu tahapan dalam proses penyusunan Visi dan Misi Presiden Prabowo dan Gibran ke dalam RPJMN 2025-2029. Seiring itu pula, dalam waktu yang hampir bersamaan pada awal Januari  2025 Pemprov Kalsel dalam hal ini Bappeda pun ditugasi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Gubernur Muhidin dan Wagub Hasnuriyadi yang berisi Visi dan Misi. 

“Kita bersyukur RPJMN 2025-2029 ini disusun dan ada keselarasan visi dan misi Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuriyadi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029,” kata Ariadi.

Ia menyebut, dalam RPJMN 2025-2029 itu nantinya ada keberpihakan lokus prioritas pembangunan ke Provinsi Kalsel sebagai Gerbang Logistik Ibukota Nusantara (IKN) Nusantara. Terutama pembangunan jembatan penghubung Kotabaru-Batulicin dan Pelabuhan Laut Dalam (Deep Sea Port) di Mekar Putih. Disamping itu, nantinya akan dibangunnya kawasan industri dan terbangunya infrastruktur pendukung lainnya sebagai konektivitas antar kawasan industri. 

“Sebagaimana harapan Bapak Gubernur dan warga Kalsel, agar tercapainya target-target pembangunan nasional di Banua. Antara lain tentu insfrastruktur, berkurangnya angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2029 sebesar 8,1 persen hingga peningkatan SDM yang berkualitas,” ucap Ariadi. 

Ariadi Noor juga menyampaikan beberapa usulan Pemprov Kalsel kedalam RPJMN 2025-2029 diantaranya adalah dalam rangka swasembada pangan sekaligus pengelolaan air mengusulkan pembangunan bendungan. Yakni Bendungan Pancur Hanau, Rian Kiwa dan Bendungan Kusan.  Usulan lainnya adalah Pengembangan corporate farming, hilirisasi beberapa sektor perkebubanan, peternakan, perikanan/kelautan dan mineral dalam rangka pengembangan Industri Non ekstraktif.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan, yang mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945. 

“Pendiri-pendiri negara ini menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” kata Prabowo. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara konkret dan realistis guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Rakyat saya yakin akan sabar, rakyat kita rakyat yang baik, mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret,” ungkapnya. 

Acara Musrenbangnas ini menjadi tonggak penting dalam menyusun RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman strategis pembangunan nasional untuk lima tahun mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam laporannya menyampaikan bahwa dokumen RPJMN akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada Januari 2025 mendatang. 

“Melalui musyawarah ini, kita harapkan perencanaan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya RPJMN ini akan disempurnakan dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,” tuturnya. (MC Kalsel/tgh/eyv)