Gandeng Pemangku Kepentingan, Bapppeda Sukses Gelar Rakorda Penanggulangan Kemiskinan

Kota Gorontalo, InfoPublik – Bapppeda Provinsi Gorontalo sukses menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rakorda yang dibuka Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin ini merupakan salah satu momentum untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antarpara pemangku kepentingan serta penguatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

“Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional dan lintas sektor, sehingga penanggulangannya pun tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama,” kata wahyudin Katili Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo saat penutupan Rakorda, Jumat (20/12/2024).

Wahyudin menjelaskan bahwa Rakorda yang dilaksanakan di hari, Kamis-Jumat (19-20/12/2024), ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi atas amanat Perpres 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang mengamanatkan bahwa perlu dilakukan upaya koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bersama para pemangku kepentingan.

Ada lima tujuan dalam Rakorda ini, yaitu melaksanakan fungsi Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan TKPKDProvinsi dan TKPKD Kabupaten/Kota, penguatan komitmen serta penyatuan presepsi oleh para pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, identifikasi permasalahan baik tantangan dan hambatan program penanggulangan kemiskinan sebagai langkah pengendalian dan monitoring evaluasi, mengoptimalkan sinkronisasi program sebagai upaya kolaborasi efektif percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan baik RPKD, RAT dan LP2KD oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Wahyudi mengungkapkan peserta Rakorda ini adalah Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas, Manajer Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K), Pj Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Provinsi Gorontalo,  OPD tingkat provinsi gorontalo, kabupaten dan kota, lembaga vertikal, perbankan, akademisi, serta aliansi dan organisasi masyarakat lainnya. (mcgorontaloprov)