Cenderung Menurun Angka Kemiskinan di Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik – Permasalahan kemiskinan merupakan isu kompleks dan multidimensi. Kemiskinan hadir dalam berbagai bentuk dan dimensi, baik dimensi pada akses pendidikan, kesehatan, sosial pekerjaan layak, dan kesempatan untuk berkembang.

Karena itu, penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin pada rapat koordinasi daerah penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) per-bulan Maret 2024 angka kemiskinan makro Provinsi Gorontalo berada pada angka 14,57% atau sekitar 177,99 ribu,” kata Rudy Salahuddin sehari setelah membuka Rakor, Jumat (20/12/2024).

Rudy menjelaskan, meskipun capaian ini sedikit menggembirakan dengan menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah termiskin ke-8 secara nasional jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya.

Kondisi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 ini berkurang dibanding tahun sebelumnya pada angka 1,46% atau sejumlah 17,41 ribu jiwa.

Kecenderungan capaian selama lima tahun terakhir angka kemiskinan makro di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2020 berada pada angka 15,22%, kemudian naik menjadi 15,61% di tahun 2021.

Pada tahun 2022 turun menjadi 15,42%, tahun 2023 turun menjadi 15,15% dan pada tahun 2024 angka kemiskinan turun lagi hingga angka 14,57%.

Secara garis besar angka kemiskinan terus mengalami penurunan, tetapi penurunannya tergolong kecil dan cenderung melambat. Pada akhirnya keadaan ini menempatkan Gorontalo pada predikat termiskin di wilayah regional sulawesi.

“Kita telah kalah bersaing dengan wilayah lainnya di pulau sulawesi. Bahkan Sulawesi Barat sebagai daerah termuda angka kemiskinannya tahun 2024 hanya 11,21% lebih kecil dibandingkan Provinsi Gorontalo,” ungkap Rudy.

Kondisi ini merupakan cerminan dari kompleksitas permasalahan struktural dan kultural yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Angka kemiskinan yang tinggi tidak hanya merugikan individu dan keluarga yang mengalaminya, tetapi juga menghambat perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lebih fokus lagi dengan memperhatikan tipologi dan karakteristik kemiskinan, yang meliputi aspek geografis, demografis, dan sosial ekonomi.

Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan, masyarakat miskin perkotaan dan perdesaan, masyarakat marginal, perempuan kepala rumah tangga, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi melalui program dan intervensi yang tepat sasaran.

Rudy menjelaskan kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan harus didasarkan pada beberapa pilar utama, antara lain peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, peningkatan akses terhadap kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, penguatan jaring pengaman sosial, peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai, dan penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dalam konteks ini akan sangat strategis, baik sebagai koordinator dan fasilitator sehingga mampu mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan lintas OPD, lembaga pemerintah non-kementerian, dan mitra pembangunan lainnya,” ujar Rudy.

Dalam Rakor ini, Rudy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih fokus dan adaptif dalam pendekatan penanggulangan kemiskinan. Momentum rapat koordinasi akhir tahun ini harus mampu merumuskan capaian, bukan hanya kuantitatif tapi juga secara kualitatif sehingga pondasi masyarakat yang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan benar-benar kokoh dan tidak rentan untuk masuk kembali ke garis kemiskinan. (mcgorontaloprov)