Raih 3 Penghargaan Bergengsi, BPKP Maluku Utara Komitmen Transparan Kelola DIPA 2025

Ternate, InfoPublik – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara meraih tiga penghargaan prestisius di bidang keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Aula Royal Resto, Ternate, Kamis (19/11/2024).

Adapun tiga penghargaan yang diterima adalah Peringkat 1 Kategori Transaksi KKP Terbaik, Peringkat 1 Kategori Transaksi Digipay Terbaik, dan Penghargaan Mitra Strategis Tata Kelola Dana Desa.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Maluku Utara, kepada Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji.

Dalam kesempatan itu, Tri Wibowo Aji menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai BPKP Maluku Utara atas kontribusi mereka dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang baik.

"Kami berharap perolehan penghargaan ini dapat dipertahankan untuk di tahun selanjutnya," ujar Tri usai menerima penghargaan.

Pada acara tersebut, DIPA Tahun Anggaran 2025 untuk BPKP Maluku Utara diserahkan dengan alokasi sebesar Rp13,52 miliar. Anggaran ini dirancang untuk mendukung transparansi dan keberlanjutan pengelolaan keuangan.

Penjabat Gubernur Samsuddin A. Kadir menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang stabil di tengah dinamika ekonomi global. "APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan," jelasnya.

Dia juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk Maluku Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,40 persen dibanding tahun 2024, menjadi Rp17,58 triliun.

Namun, pengurangan anggaran ini diharapkan tidak mengurangi efektivitas program dan kebijakan yang telah dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah.

Dengan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan kolaborasi, BPKP Maluku Utara optimistis dapat memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (MC Tidore)