Pemkot Dumai Teken Kerja Sama Aplikasi PPRG, Dorong Pembangunan Berbasis Gender

Dumai, InfoPublik – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau bersama Diskominfotiksan Kota Dumai resmi menjalin kerja sama untuk berbagi pakai Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Aplikasi ini akan digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai guna mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

PPRG adalah alat untuk mengatasi kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah menciptakan anggaran yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok, termasuk kelompok rentan.

Menurut Khairil Adli, PKS ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang percepatan Pengarusutamaan Gender di berbagai sektor pembangunan.

“Kerja sama ini akan memudahkan implementasi PUG melalui aplikasi PPRG di Kota Dumai, sekaligus memastikan kualitas anggaran responsif gender (ARG). Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender di setiap program pembangunan,” ujar Khairil di di Ruang Rapat Lantai I Diskominfotik, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis (12/12/2024).

Ia juga berharap aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program berbasis gender, sekaligus memperbaiki Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Dumai.

Kepala Dinas PPPA Dumai, Maini Asna, menambahkan bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5, yaitu Gender Equality.

“Kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Dinas PPPA. Setiap OPD harus memasukkan perspektif gender dalam program-programnya,” jelas Maini.

Ia optimis bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Dumai, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, disabilitas, dan lansia.

“Tujuan besar dari PKS ini adalah memastikan seluruh program pemerintah berpihak pada kesetaraan gender. Ini bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tetapi juga kaum rentan lainnya,” tambahnya.

Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif, baik dalam pembangunan daerah maupun pada pencapaian target SDGs, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.