Pengelolaan Keuangan Desa Dituntut Transparan, Akuntabel dan Disiplin Anggaran

Temanggung, InfoPublik - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung, menyelenggarakan workshop ‘Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Desa’, pada Kamis 12 Desember 2024. Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo menegaskan, pengelolaan keuangan desa dituntut transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bertempat di Graha Bhumi Phala Temanggung, peserta workshop tersebut adalah camat, kepala desa, perangkat desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Guna menjawab tuntutan tersebut, utamanya dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa (pemdes) se-Kabupaten Temanggung telah melakukan transaksi nontunai sejak tahun 2021," kata Hary.

Pj Bupati Hary menjelaskan, di 2024 pemdes se-Kabupaten Temanggung telah melakukan transaksi nontunai dengan menggunakan cash management system (CMS) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun demikian lanjut Hary, beberapa hal terkait dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi pekerjaan rumah untuk terus dibenahi agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Isu strategis lainnya terang Pj Bupati Hary Agung, yakni membangun ekonomi desa menuju kemandirian desa dengan menggali potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Ia menyebut, selama ini pemdes telah berupaya melakukan pembangunan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDes.

Saat ini, di Kabupaten Temanggung telah terbentuk 258 BUMDes dari 266 desa. Dari 258 BUMDes tersebut, yang berbadan hukum sebanyak 57 (22 persen) dan BUMDes yang dinyatakan sehat sebanyak tujuh BUMDes (2,7 persen).

Pj Bupati Hary berharap, dalam workshop kali ini para peserta dapat terlibat aktif dan dijadikan sebagai ajang diskusi yang sehat untuk melakukan optimalisasi BUMDes. "Sehingga diharapkan akan lahir strategi atau ide-ide cemerlang guna perbaikan tata kelola keuangan desa, maupun pembangunan ekonomi di desa," tandasnya. (Aiz;Ekp)