Ikuti Arahan Mendagri Melalui Vicon, Pj Bupati Pinrang Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Integritas

Pinrang, InfoPublik – Pj Bupati Pinrang, H. Ahmadi Akil, mengikuti Rapat Koordinasi dan Pengarahan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melalui virtual video conference pada Rabu (4/12/2024).

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bupati Pinrang dengan dihadiri jajaran pejabat terkait serta para penjabat kepala daerah se-Indonesia yang tersambung melalui sambungan video conference.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pelaksanaan tugas seluruh Penjabat Kepala Daerah agar senantiasa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesan ini disampaikan secara khusus di tengah adanya kasus hukum yang melibatkan salah satu penjabat kepala daerah di Indonesia.

“Penjabat kepala daerah harus memahami betul batasan kewenangan dan tanggung jawabnya, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Mendagri Tito dalam arahannya.

Usai mengikuti pengarahan, Ahmadi Akil menyampaikan apresiasinya atas arahan yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah sebagai Pj Bupati dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Ahmadi Akil berharap sema pihak di Kabupaten Pinrang, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat, dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat realisasi program prioritas yang telah direncanakan, meskipun masa jabatannya sebagai Pj Bupati sangat singkat.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi, sehingga pelaksanaan program-program prioritas dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Pinrang,” ujar Ahmadi Akil.

Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi seluruh elemen dalam mendukung keberhasilan pembangunan, meskipun waktu pelaksanaan yang tersedia relatif singkat.

Rapat ini menjadi momentum untuk menyelaraskan kembali komitmen Pj kepala daerah di seluruh Indonesia agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari pelanggaran hukum. (MC Pinrang)