- Oleh MC PROV RIAU
- Selasa, 26 November 2024 | 01:05 WIB
: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman pada acara Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2024 di Gedung Serba Guna Puslatbang PKASN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (25/11/2024).
Oleh MC PROV JAWA BARAT, Senin, 25 November 2024 | 21:58 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 65
Sumedang, InfoPublik - Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tantangan yang besar untuk dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Birokrasi penting hadir dengan hati dan rasa peduli yang mendalam terhadap kondisi masyarakat.
Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekdaprov Jabar) Herman Suryatman pada acara Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2024 di Gedung Serba Guna Puslatbang PKASN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (25/11/2024).
Dalam paparannya, Herman menyampaikan refleksi mendalam mengenai tantangan reformasi birokrasi di Indonesia. Menurutnya, reformasi birokrasi yang selama ini berjalan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini, birokrasi kita masih menjadi solusi biasa-biasa saja. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah lompatan besar untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, stunting, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita,” tegasnya.
Sekdaprov Jabar menyoroti bahwa eksekusi kebijakan di tingkat daerah menjadi penentu utama keberhasilan reformasi birokrasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menghadirkan kecerdasan emosi dan hati dalam setiap upaya perbaikan.
"Jika hati kita tidak hadir, maka birokrasi hanya akan berjalan seperti biasa tanpa memberikan dampak signifikan. Kita harus hadir dengan rasa peduli yang mendalam bahkan rasa sakit terhadap kondisi masyarakat," ujarnya.
Dalam paparannya, Herman mencontoh keberhasilan negara-negara maju seperti Singapura yang mampu melompat jauh dalam waktu singkat melalui penerapan sistem merit yang konsisten.
“Lee Kuan Yew tidak hanya memimpin dengan logika, tetapi juga dengan hati. Beliau menitikan air mata melihat kondisi negaranya, dan itu menjadi dorongan untuk bekerja di atas rata-rata. Kita perlu belajar dari itu,” tambahnya.
Selain itu, Herman menyebut bahwa dinamika politik lima tahunan di Indonesia sering kali mengguncang stabilitas birokrasi. Padahal birokrasi seharusnya tetap berjalan stabil dan konsisten dalam memberikan pelayanan publik, terlepas dari pergantian kepemimpinan.
“ The show must go on, kta harus mampu memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah perubahan politik,” pungkas Sekdaprov Jabar Herman Suryatman. (MC Prov Jabar)