Reforma Agraria Kunci Keadilan Sosial dan Swasembada Pangan

Pontianak, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Hotel Mercure, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Senin (25/11/2024).

Kegiatan ini  bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program GTRA tahun 2024 sekaligus menyusun langkah strategis untuk tahun 2025.

Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi tanah, legalisasi hak atas tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Reforma Agraria bertujuan memastikan distribusi tanah lebih adil, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi sengketa tanah. Kebijakan ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar aspirasi lokal terakomodasi,” ujar Harisson.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti program bedah rumah yang sering terkendala karena banyak masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah.

Harisson menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program Reforma Agraria. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, pemerintah daerah wajib membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran melalui APBD, dan mengintegrasikan program Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Saya berharap GTRA di semua kabupaten/kota dapat berfungsi maksimal. Rapat ini adalah momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun ini dan merumuskan langkah konkret untuk tahun depan,” tambahnya.

Harisson juga menyampaikan bahwa program Reforma Agraria mendukung poin-poin Asta Cita Presiden, khususnya terkait swasembada pangan, energi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Reforma Agraria dinilai memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong kemandirian bangsa.

“Reforma Agraria langsung bersentuhan dengan masyarakat. Melalui penguatan kelembagaan GTRA dan kolaborasi lintas instansi, saya yakin program ini dapat berjalan optimal,” katanya.

Harisson mengapresiasi kinerja Kalimantan Barat yang baru-baru ini meraih peringkat kedua nasional dalam optimalisasi lahan pertanian. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan lahan bersertifikat yang dapat mendukung program pemerintah.

“Kami bangga atas prestasi ini. Mari jadikan momen ini sebagai pijakan untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria,” pungkasnya.

(Rfa/irma)