Pemprov Riau Tancap Gas! Sukseskan Pilkada dengan Dukungan APBD Maksimal

Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Rahman Hadi memaparkan kesiapan Provinsi Riau dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau telah menyalurkan 100 persen dana hibah untuk pengamanan dan pelaksanaan Pilkada kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Tingginya komitmen Pemprov Riau dalam mendukung pelaksanaan Pilkada mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Pada 10 Juli 2024, Riau dianugerahi penghargaan sebagai provinsi yang memberikan dukungan pembiayaan 100 persen dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada.

"Jumlah pemilih tetap di Provinsi Riau tercatat sebanyak 4.827.022 pemilih, dengan total 11.480 TPS. Pemerintah kabupaten/kota juga telah menganggarkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para penyelenggara pemilu," ungkap Rahman Hadi.

Rahman Hadi menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada. Beberapa langkah tersebut meliputi:

• Penerbitan Surat Edaran Gubernur yang memerintahkan ASN dan non-ASN untuk bersikap netral dan melarang keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.
• Penandatanganan Fakta Integritas Netralitas ASN pada rapat akbar yang digelar 2 September 2024.
• Apel ikrar netralitas ASN yang telah dilaksanakan hingga tingkat desa oleh bupati dan wali kota seluruh Provinsi Riau.

"Kami bersama Forkopimda Riau juga telah melaksanakan deklarasi Pilkada damai pada 24 September 2024, diikuti oleh seluruh pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota," tambahnya.

Terkait kebutuhan logistik Pilkada, Rahman memastikan seluruh logistik telah tiba di gudang KPU kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pendistribusian logistik ke TPS akan dimulai pada H-4 jelang hari pencoblosan, 27 November 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN.

"Kami ingin memastikan seluruh kepala daerah menjalankan tugasnya dengan baik, dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan," ujar Rifqi.

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta penyelenggara Pilkada, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung sukses dan kondusif.

(Mediacenter Riau/ip)