- Oleh MC KAB BARITO KUALA
- Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:27 WIB
: Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Gorontalo, Yosef P. Koton, saat membuka kegiatan sosialisasi hasil evaluasi AKIP 2024. (Foto: istimewa)
Oleh MC PROV GORONTALO, Sabtu, 16 November 2024 | 11:55 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 199
Kota Gorontalo, InfoPublik - Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, membuka sosialisasi hasil evaluasi AKIP 2024, Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi AKIP serta sosialisasi pedoman evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah, Kamis (14/11/2024) di Aula Dulohupa Lt III, Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, serta seluruh peserta dari OPD provinsi, dan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Yosef mengapresiasi panitia dari Biro Organisasi yang sudah melaksanakan kegiatan ini.
"Sebagaimana kita ketahui bersama birokrasi yang efisien dan akuntabel merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)," kata Yosef.
Menurut Yosef, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kualitas dan capaian kinerja birokrasi kita.
Dengan adanya evaluasi ini, kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, serta area yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar birokrasi kita semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Tahun 2024 ini, Yosef melanjutkan, hasil evaluasi AKIP telah menunjukkan berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti, baik dalam hal pencapaian kinerja maupun dalam penguatan kapasitas kelembagaan.
"Sosialisasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tersebut," tutur Yosef.
Yosef melihat rencana aksi yang berbasis hasil evaluasi AKIP ini akan memberikan arah yang jelas bagi setiap perangkat daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan kinerja organisasi pemerintahan.
Tindak lanjut dari evaluasi ini, kata Yosef, bukanlah sekadar bentuk tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pedoman evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah yang akan kita bahas juga sangat krusial. Reformasi birokrasi bukanlah sebuah proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan keseriusan dan kerja keras dari semua pihak.
"Kita harus terus berinovasi, memperbaiki sistem dan proses yang ada, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalam birokrasi kita," ucap Yosef.
Ia pun berharap melalui kegiatan ini dapat menyusun langkah-langkah strategis yang akan memandu untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih baik. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk aparatur pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, ia ingin pihaknya dapat menciptakan birokrasi yang lebih tanggap dan siap menghadapi tantangan yang ada. (mcgorontaloprov)