Percepat Pembangunan, Sekda Herman Dorong Bupati dan Wali Kota Jabar Pakai Pola Pikir Helicopter View

Karawang, InfoPublik – Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman mendorong bupati dan wali kota menggunakan mindset helicopter view agar bisa menyinkronkan pembangunan di kabupaten dan kota dengan provinsi dan pusat. 

Dengan pola pikir pandangan helikopter ini katanya, para kepala daerah dapat melihat pembangunan dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang yang lebih luas (zoom out) maupun sudut pandang lebih detail (zoom in). Pola pikir ini menurut Herman, memungkinkan kepala daerah dan jajarannya mampu memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan dan desa.

Herman mengatakan hal tersebut saat Rakor Kepala Daerah dengan tema ‘Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah’ di Kabupaten Karawang, Provinsi Jabar, Kamis (14/11/2024). 

“Para pejabat dan perangkat daerah perlu mengembangkan helicopter view untuk memahami konteks besar provinsi, namun juga harus mampu menajamkan pandangan (zoom in) hingga ke tingkat kecamatan, desa, RW, dan bahkan rumah tangga," cetus Herman Suryatman.

Mindset helicopter view diperlukan karena secara administratif Jabar memiliki 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. “Pemerintah provinsi merupakan agregasi dari semua tingkatan pemerintah di dalamnya,” kata Herman. 

Begitu pun Provinsi Jawa Barat tidak bisa hanya fokus pada dirinya sendiri. Herman menegaskan, Jawa Barat harus dibangun dalam kerangka pembangunan nasional (zoom out). 

Herman mencontohkan upaya mencegah munculnya kantong kemiskinan baru terutama di daerah perbatasan “Provinsi kuat apabila kabupaten dan kotanya kuat. Kabupaten dan kota kuat, jika kecamatannya kuat. Begitu pula kecamatan menjadi kuat bila desa-desa di dalamnya solid,” jelas Herman.

Maka, dalam pandangan Herman, prinsip zoom in - zoom out dalam pola pikir helicopter view menjadi relevan dan penting untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional. 

Herman juga mendorong perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota  untuk bekerja secara progresif. Di satu sisi perangkat daerah di tingkat provinsi telah menetapkan shadow target atau target bayangan guna mengakselerasi program pembangunan.

Menurut Herman, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target akseleratif, seperti misalnya penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, dan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen.

“Target nasional tersebut harus dipandang sebagai tantangan, dan membuat Pemda Provinsi Jabar terus berinovasi dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” kata Herman. 

Ia berharap perangkat daerah, hingga unsur pimpinan di berbagai tingkatan terus bekerja keras dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif.

“Mimpi besar kita adalah Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia dalam negara yang juga maju. Kita bisa mengelola pemerintahan lebih efektif dan merata di semua tingkatan,” pungkas Herman. 

Rakor agendakan deklarasi netralitas ASN dan berantas judol

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar Faiz Rahman menjelaskan, rakor kepala daerah berlangsung dua hari mulai 14 - 15 November 2024. Rakor terbagi dalam lima sesi. Sesi I bertema ‘Harmonisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Pemerintahan Daerah’, Sesi II ‘Ekonomi’, Sesi III ‘Forum Kepala Daerah se-Jabar’, dan dilanjut Sesi IV dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintahan Desa’. 

"Pada rakor ini kita akan deklarasi netralitas ASN jelang Pilkada Serentak, serta deklarasi pemberantasan pinjol ilegal dan judi online (judol-red) bersama kabupaten dan kota," jelas Faiz Rachman. 

Rakor juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi baik di tingkat daerah, maupun kementerian dan lembaga. Menurut Faiz, rakor diharapkan menjadi sinergi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terlebih di masa transisi kepemimpinan baru.