OPD Pemprov Gorontalo Diwajibkan Memiliki Web dan Medsos

: Suasana Rakor KIP dan SP4N Lapor yang digelar oleh Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, Senin (4/11/2024). (Foto: Haris)


Oleh MC PROV GORONTALO, Selasa, 5 November 2024 | 05:52 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 195


Boalemo, InfoPublik – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk memiliki web, media sosial, dan front office. Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, dari total 34 OPD, yang sudah memiliki web baru sebanyak 21 OPD dan 11 yang punya medsos.

“Berdasarkan laporan, masih banyak OPD yang belum memiliki website bahkan ada yang tidak punya medsos. Ini akan menjadi perhatian pimpinan dan tahun depan, semua harus sudah memiliki website dan medsos,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Taufik Sidiki, saat mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada rapat koordinasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan SP4N Lapor di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, Senin (4/11/2024).

Taufik menuturkan, di zaman digital sekarang, web dan medsos memiliki peran yang sangat vital. Keduanya sudah seperti etalase layanan terdepan kepada masyarakat dalam memberikan informasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selain web dan medsos, setiap OPD juga diinstruksikan untuk memiliki layanan front office bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Di bagian depan kantor setiap OPD harus tersedia tempat dan petugas PPID yang akan melayani pemohon informasi.

“Website, medsos, dan front office, ketiganya merupakan aspek dasar dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Masyarakat maunya dilayani cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ketiga hal ini harus menjadi atensi seluruh OPD,”  tutur Taufik.

Rakor pengelolaan KIP dan SP4N Lapor yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 100 PPID OPD lingkup Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota. Rakor ini juga dihadiri Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Rifli Katili. Rakor diisi dengan paparan materi oleh Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, Klik Digital, Inspektorat, dan Dinas Kominfotik. (mcgorontaloprov/haris)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 7 November 2024 | 15:09 WIB
Kemkomdigi: Waspada, Modus Iklan Judi Online di Medsos semakin Beragam
  • Oleh MC KAB KAYONG UTARA
  • Selasa, 5 November 2024 | 14:37 WIB
Pj Bupati Kayong Utara: ASN Netral untuk Pilkada Damai dan Stabilitas Daerah
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Selasa, 29 Oktober 2024 | 10:09 WIB
Pengendalian Inflasi di Tidore, TPID Tingkatkan Stabilitas Harga Pangan
  • Oleh MC KOTA BATAM
  • Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:36 WIB
Solidaritas Bersama, Pemkot Batam Gelar Gotong Royong Atasi Banjir
  • Oleh MC KOTA PEKANBARU
  • Jumat, 18 Oktober 2024 | 06:08 WIB
Pemkot Pekanbaru Siap Buka Lelang Jabatan Kepala OPD, Prioritaskan ASN Internal