- Oleh MC KOTA PADANG
- Sabtu, 21 Desember 2024 | 22:19 WIB
:
Oleh MC KOTA PADANG, Selasa, 29 Oktober 2024 | 14:39 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 207
Padang, InfoPublik — Ketua Bawaslu Sumatra Barat, Alni, menegaskan bahwa periodesasi kepemimpinan telah diatur oleh Undang-Undang (UU), oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus berlangsung dengan prinsip bebas, jujur, dan adil.
Hal tersebut disampaikan Alni dalam sambutannya pada acara Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Organisasi Pelajar dan Masyarakat di The ZHM Premiere Hotel, Kota Padang, Selasa (29/10/2024).
“Di Sumbar, saat ini seluruh wilayah memiliki pasangan calon. Terdapat 65 pasangan calon yang tersebar di tingkat provinsi serta 19 kabupaten dan kota,” jelas Alni.
Menurut Alni, masa kampanye adalah momen penting di mana kepentingan pasangan calon berpotensi bertemu dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi krusial guna mencegah terjadinya pelanggaran.
“Memilih adalah hak setiap warga negara. Baik datang atau tidak ke TPS, pasangan calon terpilih akan tetap ada. Oleh karena itu, masa kampanye menjadi krusial karena pada fase ini pemilih bisa mempertimbangkan visi, misi, dan program dari calon yang bersaing,” jelasnya.
Alni mengingatkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024, dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hak pilih mereka tanpa paksaan. Ia juga mengingatkan bahwa memperlihatkan kertas suara kepada orang lain adalah tindakan pidana pemilu yang dapat mempengaruhi pilihan orang lain.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Sekretariat Bawaslu Sumbar, Nurelida, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu memperkuat koordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat guna mengoptimalkan pengawasan partisipatif.
“Pengawasan partisipatif ini penting untuk memastikan Pilkada yang bersih dan transparan. Kami di Bawaslu diberi amanah undang-undang, dan tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kegiatan ini adalah salah satu dari upaya kami untuk memperkuat pengawasan bersama masyarakat,” ujar Nurelida.
(MC Padang/Marajo)