Kampung Pengawasan Partisipatif Resmi Diluncurkan, Pemkot Padang Harap Minimalkan Pelanggaran Pilkada

Padang, InfoPublik – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Tarmizi Ismail, menyampaikan apresiasi atas pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif di Monumen Merpati Perdamaian, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (28/10/2024).

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang berharap, dengan adanya kampung pengawasan partisipatif ini, potensi pelanggaran Pilkada dapat dihindari dan ditekan seminimal mungkin.

Menurut Tarmizi, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilihan umum dengan menjauhi pelanggaran seperti politik uang, isu SARA, dan penyebaran hoaks, serta menjaga netralitas. Ia berharap, deklarasi ini dapat mencegah berbagai pelanggaran selama proses pemilihan.

“Masyarakat kita harus bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Pilihlah berdasarkan hati nurani serta visi, misi, dan program calon yang akan dipilih, bukan karena iming-iming atau janji-janji. Ini karena hak pilih kita akan menentukan nasib kota ini dan masyarakatnya selama lima tahun ke depan,” ujar Tarmizi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Padang, Firdaus Yusri, yang membacakan empat poin deklarasi kampung pengawasan partisipatif, menekankan pentingnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Deklarasi tersebut mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan berkomitmen mewujudkan pengawasan partisipatif.

Empat poin deklarasi tersebut mencakup:

1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu.
3. Mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat.
4. Mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.

Di akhir acara, sebagai simbol perdamaian, 27 burung merpati dilepaskan. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan deklarasi damai bersama Bawaslu Provinsi dan Kota Padang, jajaran forkopimda, dan instansi terkait lainnya.

(MC Padang/Marajo)