Kota Padang Jadi Contoh Pengawasan Pilkada, Bawaslu Luncurkan Kampung Pengawasan Partisipatif

Padang, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mengadakan sosialisasi pengawasan pemilihan yang ditandai dengan Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai serta peluncuran Kampung Pengawasan Partisipatif. Acara tersebut digelar di Monumen Merpati Perdamaian, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (28/10/2024).

Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada 2024. Ia berharap deklarasi damai tersebut menjadi komitmen bersama bagi pasangan calon untuk menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas.

"Kami memilih Monumen Merpati Perdamaian karena semangat persatuan para pemuda 96 tahun lalu di Sumpah Pemuda. Semangat perjuangan ini kami deklarasikan dalam bentuk kampung pengawasan," ujar Eris.

Menurut Eris, Monumen Merpati Perdamaian yang terletak di Kecamatan Padang Barat dipilih karena simbolisme pentingnya menjaga perdamaian dalam pesta demokrasi. Selain itu, Padang Barat merupakan tempat favorit kampanye bagi pasangan calon, di mana titik kumpul massa kerap terjadi.

“Pada 23 November mendatang, dua pasangan calon bahkan dijadwalkan berkampanye bersamaan di wilayah ini,” jelasnya.

Eris juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran selama tahapan Pilkada. Untuk itu, Bawaslu Kota Padang menyediakan posko pengaduan guna memfasilitasi pengawasan dari masyarakat.

“Deklarasi kampung pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk membuat masyarakat semakin paham tentang Pilkada 2024 dan ikut mengawasi jalannya tahapan Pilkada. Kami mendorong masyarakat menjadi pionir dalam melawan politik uang, politisasi SARA, dan hoaks,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumbar Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Muhamad Khadafi, mengatakan bahwa pembentukan kampung pengawasan partisipatif bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya di tingkat kampung, dalam pengawasan Pemilu.

"Melalui pendidikan politik, kepemiluan, dan pengawasan, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengawasan Pilkada," ungkap Khadafi saat membuka acara tersebut.

Khadafi juga menyampaikan bahwa Kota Padang menjadi contoh positif bagi 18 kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat dalam menjaga pelaksanaan Pilkada yang kondusif. Hingga kini, Kota Padang dinilai berhasil menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tingkat pelanggaran yang relatif rendah dibandingkan daerah lainnya.

“Ini menjadi contoh bagi seluruh wilayah di Sumbar, dan harus dipertahankan hingga Pilkada 27 November 2024 nanti,” ujarnya.

(MC Padang/RA)