Pemprov Kalsel Mengajak Wali Kota dan Bupati di 13 Kabupaten/Kota Komitmen CiptakanSanitasi Yang Sehat

Hal ini sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat, terhadap air minum dan sanitasi yang layak.

“Penyediaan sanitasi yang layak merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan menyediakan akses yang memadai terhadap fasilitas sanitasi, kita tidak hanya mencegah penyebaran penyakit, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Husnul.

Masalah sanitasi, khususnya kebiasaan buang air besar sembarangan, merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. pemerintah telah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak melalui berbagai program.

Husnul menyampaikan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah penyakit berbasis air, dan mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sdgs), yang menargetkan akses air bersih dan sanitasi bagi semua.

Pentingnya pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai layanan intervensi sensitif, pemerintah mendorong pelaksanaan STBM secara masif, melalui Perpres Nomor 72 tahun 2021 untuk mempercepat penurunan stunting dan mencapai target 90 persen desa/kelurahan bebas BABS pada 2024.

Berdasarkan data terbaru menunjukkan bahwa masih ada 688 desa/kelurahan yang belum berhasil stop buang air besar sembarangan, sehingga capaian keseluruhan baru mencapai 65,74 persen.

Sehingga, dari forum ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi semua untuk berkomitmen dalam meningkatkan akses terhadap sanitasi layak demi kesehatan masyarakat. MC Kalsel/scw/YIN