- Oleh Putri
- Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:05 WIB
:
Oleh MC KOTA PADANG, Sabtu, 19 Oktober 2024 | 07:15 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 148
Padang, InfoPublik – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, memimpin rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Kota Padang yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang,Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Jumat (18/10/2024).
Rapat ini berfokus pada upaya peningkatan keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang.
Mengawali rapat, Andree Algamar menyatakan komitmen kuat Pemerintah Kota Padang untuk mencapai target keaktifan peserta BPJS Kesehatan sebesar 80 persen.
Pj Wali Kota Padang mengapresiasi dukungan DPRD dan Baznas dalam upaya meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan.
Ia juga mengimbau BPJS Kesehatan untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat guna menepis persepsi negatif tentang layanan BPJS.
"Saat ini, pencapaian UHC kita sudah mencapai 99,04 persen, namun keaktifan peserta BPJS Kesehatan masih berada di angka 76,92 persen. Tugas kita sekarang adalah meningkatkan keaktifan ini," ujar Andree.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, mengungkapkan bahwa ada sekitar 216.934 peserta yang tidak aktif atau menunggak iuran, dengan dua penyebab utama: kemauan (willingness) dan ketidakmampuan membayar.
"Dari data BPJS, peserta aktif terbesar di Padang berasal dari pekerja penerima upah (PPU) sektor badan usaha sebesar 25 persen dan dari penyelenggara negara sebesar 21 persen. Peserta yang iurannya dibayarkan oleh APBD hanya 7,2 persen," jelas Fauzi.
Untuk mencapai target keaktifan 80 persen, diperlukan tambahan sekitar 28.000 peserta aktif, dengan estimasi biaya sekitar Rp13,1 miliar per tahun.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 4 DPRD Padang, Iskandar, menyatakan dukungannya baik dalam hal anggaran maupun regulasi.
"DPRD siap mendukung penganggaran dan regulasi yang diperlukan. Fokus kita adalah memastikan seluruh warga Padang dapat mengakses layanan kesehatan dasar," kata Iskandar.
(MC Padang / Junee)
