Kemenkumham Maluku Utara Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju WBK

Sofifi, InfoPublik – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kemenkumham Malut menunjukkan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.

Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji, menyatakan bahwa seluruh jajaran, khususnya yang terlibat dalam pelayanan publik, harus siap memberikan pelayanan prima dengan menerapkan prinsip 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini disampaikan Pramoedji saat menjadi Pembina apel pagi, Senin (7/10/2024).

“Kepada seluruh jajaran, khususnya di bagian pelayanan publik, untuk siap melayani siapapun yang datang dengan menerapkan prinsip 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun,” ujar Pramoedji.

Lebih lanjut, Pramoedji menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) serta layanan publik sebagai bagian dari komitmen pembangunan ZI. Hal ini diharapkan mampu mendukung pencapaian predikat WBK pada tahun 2024.

"Desk evaluasi WBK berjalan dengan baik. Evaluator puas dengan jawaban-jawaban kita, namun penguatan tata kelola organisasi dan pelayanan masyarakat tetap menjadi komitmen yang harus terus dijaga dan ditingkatkan," tambahnya.

Selain itu, Kemenkumham Malut juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi evaluasi lapangan dari Tim Penilai Mandiri (TPM). Pramoedji mengingatkan seluruh jajaran agar siap menyambut evaluasi tersebut demi mencapai hasil yang optimal.

Dia juga menekankan pentingnya persiapan menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memastikan semua data sudah diperiksa dengan cermat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, menegaskan bahwa pembangunan zona integritas terus didorong sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, Kanwil Kemenkumham Malut terus membuat inovasi sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan layanan,” ujar Andi Taletting Langi, menutup pernyataannya.

Dengan upaya tersebut, Kemenkumham Malut berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan hukum dan administrasi. (St/MC Tidore)