- Oleh MC KAB MERAUKE
- Rabu, 13 November 2024 | 11:39 WIB
: Kepala Bapenda-Litbang Kabupaten Merauke, Rino Tahya
Oleh MC KAB MERAUKE, Kamis, 3 Oktober 2024 | 08:48 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 162
Merauke, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke komit menekan laju kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Saat ini masih terus dilakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian PMK yakni data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibagi dalam empat desil. Desil 1 adalah keluarga dalam kelompok 10 persen terendah, Desil 2 adalah keluarga dalam kelompok 10-20 persen terendah, Desil 3 adalah keluarga dalam kelompok 20-30 persen terendah dan seterusnya dan Desil 4 adalah keluarga dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Desil 1 dan 2 masuk dalam kemiskinan ekstrem.
"Kami lagi lakukan verifikasi by name by address (BNBA) bersama teman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena mereka yang punya akses untuk bisa masuk ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan supaya BNBA-nya sesuai," ujar Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Rhino Tahya, Rabu (2/10/2024).
Setelah dilakukan pencocokan data, diungkapkan Rino, ditemukan data P3KE tersebut masih tumpang tindih. Bahkan ada ASN dan orang yang sudah meninggal masih terdata dalam daftar kemiskinan. Sehingga proses validasi sedang dilakukan sebab jumlahnya cukup banyak. Khusus kemiskinan tercatat sekitar 70 ribu, dan untuk kemiskinan ekstrem sekitar 4.000 KK.
Ditegaskannya, Pemkab Merauke melalui OPD teknis terkait perlu berkolaborasi dengan melibatkan dunia usaha seperti perusahaan swasta, BUMN, perbankan, dan lainnya untuk melakukan aksi nyata guna menekan kemiskinan di Kabupaten Merauke.
"Ini sedang kami lakukan dan di dalam penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan nasional, kita daerah wajib menyusun program kegiatan terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ada banyak hal yang harus dipenuhi baik rumah layak huni, infrastruktur, sanitasi, air minum maupun kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu disiapkan bersama," bebernya.
Pemkab Merauke tetap komit melakukan aksi melalui program OPD teknis untuk penanganan dari seluruh bidang yang dibutuhkan masyarakat secara bertahap, dengan melihat kemampuan kapasitas fiskal di Kabupaten Merauke, secara khusus untuk menangani kemiskinan pada desil 1 dan 2 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. (McMrk/geet/Af)