Dispersip Kalsel Gelar Bimtek Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi

Banjarmasin, InfPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel terus mendorong Dispersip kabupaten/kota untuk mewujudkan Tranformasi Perpustakan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan di kabupaten/kota melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (30/9/2024).

Adethia menuturkan, peningkatkan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan ini dianggap penting karena menjadi salah satu indikator dalam penerapan TPBIS.

“Melalui kegiatan ini kami ingin pengelola perpustakaan di kabupaten/kota memahami tentang layanan perpustakaan yang baik, kemudian mampu menyusun strategi menarik minat masyarakat, mampu membuat kegiatan keliterasian yang melibatkan masyarakat sekitar perpustakaan, dan mampu menjadi jembatan informasi atau fasilitator ketika masyarakat membutuhkan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka implementasi inklusi sosial,” kata Adethia.

Adethia menuturkan, bahwa upaya ini perlu dilakukan mengingat saat ini paradigma masyarakat tentang perpustakaan masih monoton dimana mereka berpikir perpustakaan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja.

Dia juga mengimbau agar rekan-rekan Dispersip kabupaten/kota aktif memberikan pemahaman tentang perpustakan inklusi sosial, dimana perpustakaan itu milik semua golongan masyarakat.

“Jadi disini kita berusaha merubah sudut pandang masyarakat bahwa perpustakaan bukan cuma milik pelajar atau mahasiswa saja. Tapi perpustakaan juga milik ibu-ibu rumah tangga, perpustakaan juga bisa menjadi manfaat bagi pekerja non kantoran, bahkan perpustakaan juga bisa menjadi wadah hiburan bagi anak anak yang belum memasuki usia sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tajiddin Noor salah satu narasumber pada kegiatan tersebut juga menilai bahwa pemantapan kapasitas pengelola perpustakaan menjadi hal penting dalam upaya penerapan TPBIS ini.

Ini pun diterapkannya pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial berdasarkan penilaian Key Performance Indicator (KPI) di kabupaten tersebut mencapai 100 persen.

“Jadi kalau sudah punya standarisasi kapasitas SDM pengelola perpustakaan ini Insya Allah untuk pengembangan TPBIS akan lebih mudah dilakukan,” jelasnya.

Penerapan TPBIS ini pun diakui Tajiddin membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Alhamdulillah kalau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada beberapa peningkatan yang menurut kami cukup urgent dimana meningkatnya interaksi masyarakat dengan perpustakaan. Kami juga aktif membuat program yang melibatkan masyarakat, salah satunya pelatihan fasar komputer untuk meningkatkan skill mereka kedepannya,”tambahnya.(MC Kalsel/Jml/YIN/Eyv)