Reinvestasi Pengembangan Model Usaha BUMG, Inovasi Program DPMG Kota Banda Aceh

Banda Aceh, InfoPublik - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) menggelar Acara Launching dan Pembukaan Pelatihan Model Bisnis Reinvestasi Pengembangan Usaha BUMG Kota Banda Aceh.

Acara yang diselenggarakan pada Kamis (26/9/2024) bertempat di PT Telkom Area Aceh/ Indigo Space Aceh yang beralamat di Jln. Tgk Daud Beureuh ini, dibuka dan diluncurkan secara langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya dan diikuti oleh peserta yakni 28 Direktur BUMG yang ada di Kota Banda Aceh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Ir. Muhammad Syaifuddin Ambia sebagai pelaksana kegiatan, dalam laporannya mengatakan, reinvestasi pengembangan model usaha BUMG merupakan suatu inovasi untuk peningkatan BUMG yang ada di Kota Banda Aceh.

“BUMG merupakan akar perekonomian yang ada di Indonesia. Kita harapkan ini bisa menjadi motivasi dan komitmen kita bersama untuk meningkatkan dan memberdayakan BUMG yang ada di gampong masing-masing,” ucapnya.

Hal ini sesuai dengan aturan yang mendasari terkait pengelolaan BUMG, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 tahun 2014 yaitu UU Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang BUMDES, Permendes Nomor 3 thn 2021.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BUMG, BUMD dan BUMN. “Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Perumdam Tirta Daroy, Mahirah Muamalah, Indigo Space Aceh, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Aceh dan Bank Indonesia yang telah mendukung penuh kegiatan ini,” ucap Ambia.

Dalam hal ini, reinvestasi yang dimaksud adalah modal yang diberikan kepada BUMG, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang menghasilkan untung atau pendapatan akan dimanfaatkan kembali kedalam bentuk usaha, misalnya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusianya, pengembangan usahanya, serta meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang.

“Total ada 70 BUMG dari 90 desa yang ada di Kota Banda Aceh, diantaranya sebanyak 28 BUMG telah memiliki badan hukum dan sisanya sebanyak 42 BUMG masih dalam proses pengurusan badan hukum. Kita harapkan dengan kolaborasi ini, BUMG bisa membangun karakter dan potensi yang ada pada gampong sehingga bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia sampai sumber energi,” ungkapnya.(Zie/Hz)