Pj Gubernur Papua Selatan Ingatkan soal Netralitas ASN: Hukumannya Berat kalau Tidak Netral

Merauke, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi mengukuhkan Willem Andre da Costa, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Papua Selatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Asmat dan Sunarjo, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai Pjs Bupati Merauke.

Keduanya dikukuhkan di Gedung Negara Merauke, Rabu (25/9/2024) untuk menghandel tugas bupati di dua kabupaten tersebut selama masa cuti kampanye. Diketahui Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka maju Pilkada Serentak 2024.

"Selamat bertugas dan banyak bersyukur. Saya ingatkan, netralitas seperti mudah tapi bisa susah, awasi semua ASN, karena di sini kalau tidak netralitas hukumannya berat," tegas Rudy Sufahriadi dalam pengukuhan itu.

Membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy menjelaskan Pjs Bupati mempunyai sejumlah tugas dan wewenang yakni Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keempat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan Kelima, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Pjs Bupati lanjut Rudy juga bertanggungjawab kepada Mendagri melalui Gubernur dengan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari laporan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada, gambaran umum netralitas ASN pada saat pelaksanaan kampanye pilkada, langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan Pjs, dan laporan kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.(McMrk/Get/Ngr)