Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Melantik Zainal Arifin sebagai Pj Bupati PPU

Samarinda, InfoPublik - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik melantik Zainal Arifin sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menggantikan Makmur Marbun, Kamis (19/9/2024), di Pendopo Odah Etam Samarinda.

Pada kesempatan yang sama, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltim Yulia Zubir juga melantik dan mengukuhkan Sri Kusuma Winahyu sebagai Pj Ketua TP-PKK PPU dan Pj Ketua Pembina Posyandu PPU menggantikan Linda Romauli Siregar.

Dalam kata dambutannya, Akmal Malik menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Makmur Marbun sebagai Pj Bupati PPU Periode 2023 - 2024. Ia mengungkapkan, meski dalam waktu singkat, telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Makmur Marbun saat menjabat sebagai Pj Bupati PPU.

Lebih lanjut, Ia mengucapkan selamat bertugas kepada Zainal Arifin yang baru saja dilantik sebagai Pj Bupati PPU. Akmal juga menyampaikan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Zainal mengingat PPU menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman dan damai dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan. Insya Allah, kami yakin, PPU akan lebih maju dan sejahtera," ucapnya.

Usai dilantik, Zainal Arifin selaku Pj Bupati PPU yang baru berharap dapat memberikan yang terbaik untuk PPU. Ia menyebut telah berdiskusi dengan Akmal dan Makmur untuk menentukan langkah yang akan dilakukannya ke depan, khususnya terkait dukungan ketahanan air di wilayah PPU dan menyiapkan etalase smart forest city di PPU.

"Memang banyak yang dibincangkan oleh Pak Pj Gubernur, terutama terkait PPU menjadi etalase IKN," ungkapnya.

Pada saat yang sama, Pj Bupati PPU Periode 2023 - 2024 Makmur Marbun menyampaikan bahwa masih banyak yang harus dilanjutkan oleh pejabat berikutnya. Ia menyebut banyak hal yang harus disiapkan PPU untuk menghadapi adanya IKN, seperti sumber daya manusia, konektivitas, sinergitas dengan IKN, kesiapan sosial, dan sebagainya.

"Kami sudah memulai, sudah membuat pondasinya. Nanti mudah-mudahan pejabat yang baru bisa melanjutkan," ujarnya.(Man/Wan/Nis/*DiskominfoPPU)