Pemkab Blora Targetkan Raih Penghargaan KLA Kategori Nindya

Blora, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan kategori atau tingkat Nindya dalam penilaian penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2024. Saat ini penilaian administrasi sedang berlangsung.

“Kalau ditanya target, kami targetnya bisa naik peringkatnya, yakni dari kategori Madya ke Nindya,'' kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Luluk Kusuma Agung Ariadi, dalam acara Musrenbang Kelompok Rentan (Keren) di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Rabu (11/9/2024). 

Luluk menyebut setelah lima tahun berturut-turut bertahan di tingkat Pratama, pada 2023 Blora berhasil meraih penghargaan KLA tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Dijelaskannya, untuk KLA tingkat Pratama diberikan kepada daerah yang memiliki nilai 500-600, KLA tingkat Madya 601-700, KLA tingkat Nindya 701-800, KLA tingkat Utama 801-900, dan KLA bagi daerah dengan nilai 901-1.000. 

''Hanya perlu diketahui dari sejumlah indikator yang dinilai itu, untuk kasus kekerasan anak tidak masuk penilaian,'' jelasnya. 

Kabupaten layak anak merupakan kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal itu  dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kabupaten/kota ramah anak. Tim evaluasi dari Kemen PPPA, kementerian lembaga dan Tim Independen akan mengkategorikannya dalam lima peringkat yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.

Komitmen Pemkab Blora memenuhi hak dan perlindungan anak di semua klaster

Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan  komitmennya terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster. Baik di klaster kelembagaan, kelana (kecamatan layak anak) dan dekela (desa/ kelurahan layak anak). 

Ia membeberkan, untuk klaster I terkait hak sipil dan kebebasan, capaian akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) dimaksimalkan agar bisa 100 persen. Tercatat, pada 2022 masih di angka 99,32 persen.

Selain itu, pemkab berinovasi dengan menyelenggarakan Musrenbang Keren yang pesertanya adalah anak-anak disabilitas, lansia, dan perempuan, untuk menjamin bahwa anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus wadah untuk pemenuhan hak anak.

Di klaster II, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan peran aktif TP PKK, 24 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga layanan konsultasi keluarga lainnya lain,  Bupati berharap anak- anak di Kabupaten Blora bisa menjadi anak yang berkarakter, berkualitas unggul dan berdaya saing.

Kemudian di klaster III, yakni kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemkab Blora  terus berupaya menurunkan angka stunting dan gizi buruk. Begitu juga dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak, akan diperbaiki kualitas dan kuantitasnya sehingga anak-anak bisa mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.

Di klaster IV berkaitan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,  disampaikan Bupati Arief, pihaknya juga mendorong semua sekolah bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak dan berharap wajib belajar 12 tahun bisa tercapai diiringi dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.

Terakhir di klaster V terkait perlindungan khusus, Pemkab Blora memberikan berbagai layanan dan fasilitas untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dengan pelaksanaan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, “Kami yakin bisa menjamin semua anak, baik korban dan pelaku, terlindungi dengan maksimal mulai dari desa, kecamatan, maupun dalam wilayah kabupaten,” kata Bupati Arief.

Ia menegaskan, untuk mewujudkan kecamatan layak anak, kelurahan layak anak dan desa layak anak, pihak pemkab akan terus berupaya menambah kualitas dan jumlahnya dengan peningkatan pencapaian indikator-indikator yang ada. (MC Kab Blora/Teguh).