Kanwil DJPb Kalsel Gelar Townhall Meeting Implementasi Digital Treasury 2024

Banjarmasin, InfoPublik - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Townhall Meeting Implementasi Digital Treasury (KKP, CMS, dan Digipay) 2024.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan evaluasi implementasi Digital Treasury (KKP, CMS, dan Digipay) 2024 dan diskusi terkait kendala permasalahan untuk selanjutnya dirumuskan solusi terbaik, monitoring dan evaluasi, serta perumusan strategi untuk mengakselerasi implementasi transaksi digital pemerintah di Kalsel.

Dalam Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden dan Menteri Keuangan, transformasi digital harus dimanfaatkan dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara serta pemberdayaan dan digitalisasi UMKM.

“Keberadaan Digipay akan lebih mengefisiensikan proses pengadaan barang dan/atau jasa oleh Satuan Kerja karena sudah terintegrasi dengan pembayaran pajak dan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Selain itu, Digipay dapat memberikan keuntungan kepada Vendor untuk mendapatkan kepastian pembayaran melalui scheduled paymentserta peluang menjadi rekanan pada banyak Satuan Kerja,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Senin (9/9/2024).

Digipay merupakan aplikasi marketplace pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan belanja online dengan metode pembayaran menggunakan CMS atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kehadirannya melengkapi gap yang tidak difasilitasi marketplace popular.

“Realisasi Digipay dari Januari 2024 s.d Agustus 2024 sebanyak 3.596 transaksi dengan nominal Rp5.1 Miliar Jumlah Transaksi meningkat 343,95 persen (yoy) dan nominal transaksi meningkat 142,23 persen (yoy),” ucap Syafriadi.

Kementerian Agama memiliki transaksi terbanyak yaitu 1.240 transaksi. Kementerian Hukum dan HAM memiliki transaksi terbesar senilai Rp875 Juta. Pada realisasi KKP, dari Januari 2024 s.d Agustus 2024 sebanyak 2.801 transaksi dengan nominal Rp16.4 Miliar. Jumlah Transaksi meningkat 26,23 persen (yoy) dan nominal transaksi meningkat 30,65 persen (yoy).

Satker lingkup Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel memiliki transaksi terbanyak yaitu 358 transaksi. Sedangkan Satker lingkup Kementerian Pekerjaan Umum memiliki transaksi terbesar yakni senilai Rp3.3 Miliar Sementara itu, realisasi CMS dari Januari 2024 s.d Juni 2024 sebanyak 111.279 transaksi dengan nominal Rp4,9 Triliun. Persentase penggunaan CMS Kanwil DJPb Kalsel sebesar 86,65 persen (dari total seluruh transaksi CMS, Debit, dan Teller).

“Pada realisasi CMS sampai dengan Triwulan II 2024, Satker lingkup Komisi Pemilihan Umum Kalsel telah melakukan transaksi terbanyak yaitu sebanyak 56.627 transaksi dan transaksi terbesar senilai Rp2,5 Triliun,” tambahnya.

Sedangkan realisasi Digipay secara nasional, sampai dengan 31 Agustus 2024, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta mencatatatkan nominal transaksi tertinggi mencapai Rp19,2 Miliar dari 3.930 transaksi, dan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel menjadi yang tertinggi dalam jumlah transaksi akumulatif dengan 5,722 transaksi.

Seluruh satuan kerja sudah mulai menggunakan Digipay Satu per 1 April 2023 dengan data yang masih bergerak sampai dengan saat ini. Meski demikian, masih terdapat tantangan terhadap implementasi Cashless Society tersebut, antara lain seperti adanya mindset Satker dan Vendor sulit shifting, masih cenderung nyaman dengan pola konvensional, pemahaman tentang Cashless Society dan penggunaan teknologi yang belum merata, dan keterbatasan penyedia/pihak ketiga yang dapat bertransaksi secara non tunai.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel telah melaksanakan beberapa strategi, diantaranya meningkatkan frekuensi edukasi, menguatkan koordinasi kelembagaan (satker, bank, vendor), melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres implementasi, dan pemberian apresiasi/reward untuk meningkatkan motivasi Satker dan Vendor seperti kegiatan kali ini.

Pada kegiatan tersebut turut diberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan kepada 9 Satuan Kerja dan 3 Vendor Digipay atas kinerja terbaik implementasi Digital Treasury (Digipay, KKP, dan CMS) periode Semester I 2024.

Kategori Digipay, Peringkat I diraih oleh Satker MAN Insan Cendikia Tanah Laut, Peringkat II Satker Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, dan Peringkat III Satker Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin. Untuk Kategori KKP, Peringkat I diraih Satker Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin, Peringkat II Satker Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, dan Peringkat III Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalsel.

Sedangkan kategori CMS, Peringkat I diraih Satker Kabupaten Banjar, Peringkat II Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peringkat III KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (658745). Selain itu, piagam penghargaan diberikan pula kepada Vendor Digipay Terbaik Semester I 2024 kepada CV. Gemilang Mas sebagai Peringkat I, Toko Paperline Peringkat II, dan KPN Rida sebagai Peringkat III.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan ditemukan sebuah policy response terkait permasalahanpermasalahan Digital Treasury yang akan disampaikan sebagai bahan masukan perbaikan kebijakan dan peraturan bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta terus terjalinnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti bank, pos persepsi, dan asosiasi dalam rangka perluasan implementasi Cashless Society di Provinsi Kalsel,”tambahnya. (MC Kalsel/Rns/YIN/Eyv)