Pemko Palangka Raya Gelar Rakor Bahas Tindak Lanjut Evaluasi APBD 2023

Palangka Raya, InfoPublik – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rakor ini juga membahas Rancangan Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

Rakor dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali kota Palangka Raya, Rabu (4/9/2024).

Dalam sambutannya, Arbert Tombak menekankan pentingnya rapat ini sebagai langkah untuk memastikan bahwa seluruh proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harus benar-benar memperhatikan hasil evaluasi dari Gubernur sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Arbert.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara berbagai perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa rekomendasi dari evaluasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.

"Kita harus bekerja sama untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan cermat, sehingga pengelolaan keuangan daerah kita dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, beberapa perangkat daerah turut memberikan masukan dan melaporkan progres terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 di unit kerja masing-masing.

Diskusi ini menjadi forum yang produktif untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan memastikan bahwa tindak lanjut evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Arbert menyebutkan bahwa keberhasilan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi ini tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga Kota Palangka Raya,"tambahnya. (MC. Kota Palangka Raya/Nitra/ndk/eyv)