Bone Bolango Jadi Salah Satu Kabupaten Digital di Indonesia dengan Poin 97,8 Persen

Makassar, InfoPublik – Pencapaian Kabupaten Bone Bolango dalam percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terbilang luar biasa. Pasalnya, daerah yang dipimpin oleh Srikandi Bone Bolango, Merlan S. Uloli, ini merupakan salah satu Kabupaten Digital di Indonesia dengan poin 97, 8 persen berdasarkan scoring indeks ETPD semester II tahun 2023.

Selain itu, pada gelaran Championship TP2DD tahun 2023, Bone Bolango juga berhasil meraih predikat Kabupaten Terrbaik pada Regional Sulawesi setelah bersaing dengan kurang lebih 69 kabupaten lainnya di regional yang sama.

Ini merupakan suatu indikator bahwa Elektronifikasi Transaksi Pemda Bone Bolango sudah berjalan pada rel yang tepat, baik pajak, retribusi, maupun sektor belanja. Tapi jelas, hal itu tidak cukup hanya berhenti sampai di sini.

“ETPD harus terus dilanjutkan, terus ditingkatkan, termasuk bagaimana menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di tahun 2024,” ujar Bupati Merlan S. Uloli, saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, di Santika Hotel Makassar, Minggu (4/8/2024).

Menurut Merlan, tahun 2024 ini memasuki tahun ketiga sejak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sesuai dengan SK Bupati Nomor 56 Tahun 2021.

Hal itu, kata Merlan, selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Orang nomor satu di Bone Bolango ini pun berharap nantinya dengan ETPD, tercipta transformasi ekonomi digital dan literasi masyarakat, yang juga akan berdampak pada efisiensi sektor belanja, peningkatan layanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia selaku Ketua TP2DD dengan bimbingan Bank Indonesia dan dukungan Bank SULUTGO selaku RKUD serta pihak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), meminta kepada Pimpinan OPD dan seluruh Unit Kerja agar pelaksanaan ETPD di berbagai sektor penerimaan PAD dapat benar-benar berjalan.

Misalnya retribusi kios pasar, retribusi persampahan, tempat rekreasi wisata di Lombongo, Danau Perintis dan Hiu Paus harus diterima secara non tunai, begitu juga parkir, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Toto Kabila, Rumah Sakit Tombulilato dan semua puskesmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Oleh karena itu, Merlan menekankan agar para petugas pengelola pajak dan retribusi harus memiliki integritas untuk menggunakan transaksi non tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi untuk menjadi tanggung jawab masing-masing.

“Saya minta jangan lagi malu-malu atau setengah hati menggunakan transaksi elektronik, tertama pada objek wisata penagihan retribusi sampah/kebersihan, retribusi pasar, retribusi parkir dan lain-lain,” ujar Merlan.

Selain itu, Merlan juga menegaskan dukungan Bank SULUTGO selaku RKUD untuk memastikan seluruh jenis kanal pembayaran pajak retribusi yang umum berlaku saat ini dapat disediakan penggunaannya, serta kolaborasi untuk sosialisasi dan literasi agar masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak retribusi melalui beragam kanal yang tersedia. Misalnya melalui aplikasi e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya.

Dengan demikian, peningkatan layanan dan kemudahan pembayaran di Kabupaten Bone Bolango diharapkan dapat tercipta sebagai bagian terwujudnya tata kelola pemerintah digital di Kabupaten Bone Bolango.

“Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin, kita sudah melaksanakan beberapa program kerja lanjutan ETPD, di antaranya QRIS Masuk BLUD, Edukasi QRIS inhouse BSG, dan QRIS Masuk Desa di lokus Kecamatan Kabila Bone untuk sektor usaha wisata dan pasar,” papar Merlan. (MC Bone Bolango/AKP)