Wabup Mabar: Program yang Diusulkan Lewat Musrenbang Harus Dapat Perhatian Serius

Manggarai Barat, InfoPublik - Setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) harus menjadi perhatian yang serius bagi pengurus perangkat daerah. Pastikan juga untuk mencantumkan alasan apakah usulan itu diterima atau ditolak.

Demikian penegasan Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, saat membuka kegiatan Forum OPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025, yang berlangsung di Aula kantor Bappeda Manggarai Barat di Lauban Bajo, Jumat (5/4/2024).

“Pastikan untuk cantumkan alasan terima atau tolak setiap usulan Musrenbang atau Pokir dalam SIPD untuk bisa diketahui riwayatnya,” ujar Yulianus.

Menurut Yulianus, alasan itu penting disampaikan, karena publik telah diberi akses untuk melihat segala proses yang terjadi pada lembaga pemerintah. Selain itu, semua perencanaan yang dilakukan pemerintah juga dipantau oleh lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Perencanaan tahun 2025, kata Yulianus, menjadi perhatian yang sangat serius bagi KPK. Karena itu, tidak boleh ada program dan kegiatan baru yang muncul belakangan dan tidak ada dalam dokumen Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD).

“Pastikan semua program dan kegiatan itu ada dalam dokumen RKPD. Tidak boleh ada program atau kegiatan yang tiba-tiba muncul,” tandas Yulianus.

Untuk program dan kegiatan yang sudah dianggarkan tahun 2023 dan 2024 tapi batal dilaksanakan, Yulianus meminta untuk dimasukkan kembali dalam rencana tahun 2025.

Pada kesempatan itu, Yulianus juga menjelaskan tentang prosentase program dan kegiatan yang diakomodir dari hasil Musrenbangcam.

Pada tahun 2023, persentase hasil Musrembangcam yang terakomodir hingga penetapan APBD adalah sebesar 9,52 persen atau 44 usulan dari total 462 usulan.

Sedangkan pada tahun 2024, persentase usulan Musrembangcam yang masuk sampai APBD adalah sebesar 7,65 persen atau 58 usulan dari total 758 usulan Musrembangcam.

Forum Perangkat Daerah ini diselenggarakan oleh Bappeda untuk mendiskusikan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, juga untuk memperoleh saran, masukan, dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan dokumen Rancangan Awal RENJA Tahun 2025.

Hadir pada acara pembukaan kegiatan ini antara lain para asisten setda, para staf ahli bupati, para kepala OPD, hingga para camat se-Kabupaten Manggarai Barat.

Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian Desk Forum Perangkat Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya masing-masing. (Gonsalez/Bion-Tim IKP)