Untuk ke-12 Kalinya Laporan Keuangan Temanggung Raih WTP, Bukti Tanggungjawab Kinerja Pemda

: Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).


Oleh MC KAB TEMANGGUNG, Rabu, 15 Mei 2024 | 21:19 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 145


Semarang, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Opini tersebut disampaikan BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor Perwakilan BPK RI Jateng di Semarang kepada Pj Bupati Hary Agung Prabowo dan Ketua DPRD Yunianto, Selasa (14/5/2024).

Temanggung sampai saat ini sudah meraih 12 kali berturut-turut opini WTP dari BPK, dan menjadi sebuah pencapaian positif atas kinerja pemerintah daerah terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2023.

"Melihat kecukupan bukti BPK memberikan opini atas LKPD Kabupaten Temanggung, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). Kami ucapkan selamat atas opini yang sudah diraih ini, dan berharap menjadi dorongan atau motivasi agar bekerja lebih baik dalam pengelolaan anggaran," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho.

Dalam pemeriksaan ini ada empat kriteria, pertama yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kedua terkait kepatuhan terhadap peraturan di dalam merealisasikan belanjanya, ketiga terkait kecukupan atau kelengkapan catatan atas laporan keuangan, terakhir atau keempat terkait implementasi sudah memadai atau belum. ”BPK melakukan pemeriksaan panjang mulai pendahuluan hingga terperinci, ada pengujian substantif, transaksi dan lain-lain,” imbuhnya.

Pj Bupati Hary Agung Prabowo mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini, yang merupakan hasil kerja keras semua pihak. Raihan ini menjadi motivasi ke depan agar dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik lagi.

"Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ke 12 kali (WTP), ke depan perlu terus ditingkatkan kolaborasi, kebersamaan, sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Melalui cara itu perencanaan-perencanaan dan evaluasi pembangunan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan dengan baik," katanya.

Ketua DPRD Temanggung Yunianto menyampaikan hal senada mengungkapkan rasa syukurnya. Pasalnya, akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah, sekaligus pengejawantahan amanah masyarakat kepada pemerintah.

"Lembaga DPRD akan senantiasa mendukung tata kelola keuangan pemerintah dengan baik, dilandasi nilai-nilai positif dan integritas sebagai pondasi utama untuk dapat meningkatkan kualitas anggaran pemerintah daerah," tandasnya.(ary, sv;ekn;ekp)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Isma
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 22:08 WIB
Laporan Keuangan BI 2023 Kembali Raih Opini WTP
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 21:23 WIB
PIJAR, Upaya dan Strategi Mewujudkan Temanggung Kabupaten Layak Anak dan Sehat
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 12:46 WIB
BUMD DKI Jakarta Komitmen Wujudkan Good Corporate Governance
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Selasa, 11 Juni 2024 | 15:34 WIB
Ujung Tombak TNI AD, Babinsa Harus Hadir di Tengah Masyarakat