Polres Jayapura Gelar FGD, Sekda Hana: Agar Tidak Ada Salah Bayar atau Mengeklaim Tanah

: Polres Jayapura menggelar focus group discusion (FGD) terkait sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, Selasa (14/5/2024).


Oleh MC KAB JAYAPURA, Rabu, 15 Mei 2024 | 13:17 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 114


Kabupaten Jayapura, InfoPublik - Polres Jayapura menggelar focus group discusion (FGD) terkait sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, Selasa (14/5/2024). Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura (Sekdakab) Hana S. Hikoyabi mengapreasi FGD yang digelar Polres karena bertujuan untuk menyatukan persepsi masalah sengketa pertanahan di Jayapura.

FGD dihadiri Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama jajaran OPD, Kepala Distrik, Notaris, BPN/ATR Kabupaten Jayapura, PPATK, dan pihak lainnya di Sentani.

Hana mengungkapkan, kegiatan FGD yang diinisiasi Polres Jayapura ini sangat membantu Pemkab Jayapura. Mengingat di Kabupaten Jayapura masih ada permasalahan soal aset tanah dan bangunan yang diklaim oknum pemilik hak ulayat, padahal sudah pernah dibayarkan haknya.

Diharapkannya FGD yang melibatkan berbagai pihak akan dapat mendengar dan menerima saran, masukan yang solutif untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama dalam mengatasi permasalahan sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura. "Dan tidak lagi ada salah bayar atau klaim-mengeklaim tanah di Kabupaten Jayapura oleh pemilik hak ulayat lainnya,” tegasnya.

Ini penting untuk dipertegas, melalui FGD ini harus ada langkah konkret untuk mitigasi yang dilakukan ke depannya, kemudian dilanjutkan ke investigasi dan tahap-tahap selanjutnya. Ini yang dibahas dalam FGD.

Sekda Hana berharap ke depan terkait masalah tanah di Kabupaten Jayapura masyarakat bisa mendapat kepastian dalam kepemilikan tanah secara utuh, tidak ada sengketa lagi. Hal ini perlu dilakukan supaya hak milik dari masyarakat adat bisa diklaim di tempat miliknya, tidak semua harus diangkat jadi sengketa yang ditakuti.

“Tapi semua perlu dibicarakan dengan baik, ada hak yang tidak bisa diperjualbelikan seperti dusun, kampung, tapi ada hak yang bisa diperjualbelikan untuk umum dan pembangunan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Hana juga mengungkapkan persoalan terkait ada  aset tanah dan bangunan Pemkab Jayapura yang selama ini masih diklaim oleh pemilik hak ulayat.  Itu dikarenakan sebelumnya ada konflik yang terjadi karena tanah adat dikuasai oleh  kampung atau suku tertentu.

Hal yang demikian dikatakan Hana sebenarnya tidak perlu menjadi konflik. Melainkan bisa dibicarakan dengan adat dan tidak dibayar dengan uang tapi dengan hongbone atau kapak batu dengan membuat kesepakatan bersama.

Sehingga komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam mengatasi sengketa tanah di Kabupaten Jayapura harus dibicarakan dengan baik dari hati ke hati supaya ada komitmen bersama. “Bisa adil dalam menerima, supaya haknya sama-sama didapatkan apakah itu pemerintah, masyarakat dan pemilik hak ulayat," pungkasnya. (MC Kab. Jayapura)

 

Berita Terkait Lainnya