Audiensi dengan KONI Papua Selatan soal Larangan Rangkap Jabatan, KONI Merauke akan Tindaklanjuti

Merauke, InfoPublik - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Merauke akan menindaklanjuti hasil audiensi bersama KONI Papua Selatan, Sabtu 27 April 2024 di Gedung Negara. Audiensi membicarakan poin-poin yang memang perlu diluruskan dan diputuskan bersama demi kemajuan olahraga di kabupaten Merauke maupun di Papua Selatan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Harian KONI Papua Selatan Soleman Jambormias menyampaikan penekanan dari Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) tidak boleh merangkap jabatan dalam organisasi.

Hal ini mengerucut pada jabatan Ketua Umum KONI Kabupaten Merauke Romanus Mbaraka sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Asprov PSSI) Papua Selatan. Bukan itu saja, jabatan sebagai wakil ketua, sekretaris dan bendahara juga dilarang merangkap.

"Oleh sebab itu, kami akan mengambil jalan untuk kita semua bertemu Pak Bupati Merauke untuk harus menyatakan sikap kalau mau di Ketua Umum KONI berarti harus mundur dari Ketua Umum PSSI, sehingga tidak menyalahi aturan karena memang itu tidak diperbolehkan," ucap Soleman.

Poin berikut, mengingat SK pelantikan kepengurusan KONI Kabupaten Merauke yang baru belum keluar, maka KONI provinsi tetap menunjuk karateker untuk mendampingi KONI Kabupaten Merauke dalam mempersiapkan sampai dikeluarkan SK dan pelantikan pengurus baru.

"Walaupun hanya dua atau tiga minggu, karateker akan mendampingi bapak ibu di kabupaten untuk semua proses persiapan pemaparan dan penyusunan pengurus dan mengusulkan ke kita KONI PPS sampai SK keluar dan pelantikan," tegas Soleman.

Pekerjaan karateker, kata Soleman adalah ketika Bupati Romanus melepas jabatan sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Merauke maka karateker punya tugas melakukan musyawarah kabupaten untuk memilih kepengurusan baru.

Sekretaris KONI Merauke Thobias Walong mengatakan, mengingat semua aktivitas harus berjalan sesuai mekanisme organisasi maka pihaknya bersedia membantu karateker yang nanti akan diutus ke kabupaten, sehingga segala urusan olahraga di kabupaten dan Papua Selatan berjalan baik.

"Kami juga akan tindaklanjuti ini ke pak bupati selalu ketua umum terpilih berkaitan dengan AD/ART supaya semua bisa berjalan dengan baik," tandas Thobias. Ia juga merasa lega setelah ada pertemuan untuk menyelesaikan hal-hal yang belum sejalan.(McMrk/geet/Af)