- Oleh MC KAB LUMAJANG
- Kamis, 21 November 2024 | 00:04 WIB
: Rakor Capaian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Upaya Pemerataan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Maluku, Kamis (11/7/2024)
Oleh MC PROV MALUKU, Jumat, 12 Juli 2024 | 14:14 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 443
Ambon, InfoPublik – Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyampaikan, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan.
Langkah-langkah ini mencakup perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik, penyediaan kapasitas dan kualitas fasilitas belajar mengajar yang memadai, serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan siswa.
Hal tersebut disampaikan Sadali saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Capaian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Upaya Pemerataan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Maluku, di Hotel The Natsepa Ambon, Kamis (11/7/2024).
Menurut data Hasil Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) Tahun 2023, capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan untuk Provinsi Maluku masih sangat rendah, dengan angka 34,82. Indikator yang paling rendah adalah literasi, numerasi, dan karakter.
“Untuk menjawab permasalahan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif dan optimal, maka daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas dia.
Sadali juga menjelaskan bahwa rendahnya capaian kinerja SPM pada pelayanan dasar menunjukkan rendahnya kualitas intervensi daerah.
Oleh karena itu, dia mengimbau kepada seluruh daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, terutama kepada Dinas Pendidikan, agar alokasi dan penggunaan Specific Grant Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kinerja SPM.
Dia menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan dasar seperti literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang menjadi permasalahan utama di satuan pendidikan wilayah Maluku.
Selain itu, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga sangat penting untuk meningkatkan mutu hasil belajar pada tahun 2025 nanti.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Bupati dan Walikota se-Maluku, Bunda Paud Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang membidangi Pendidikan, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Akademisi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat, serta Kepala Balai, Guru, dan Mitra Kerja Pendidikan di Maluku.
Pada acara tersebut, turut dilakukan penyerahan piagam penghargaan dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang diserahkan kepada Penjabat Gubernur Maluku, Bupati dan Walikota se-Maluku, Bunda Paud Provinsi dan Kabupaten Kota se-Maluku, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Kabupaten/Kota. (MC Prov Maluku)