:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Rabu, 17 Juli 2024 | 06:18 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 165
Pontianak, InfoPublik - Program Pertashop merupakan hal baru di Kalimantan Barat, sehingga diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi daerah. Implementasi program tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
Adanya kebijakan itu, membuat Pertashop tumbuh semakin cepat.
Secara teknis, keberadaan Pertashop harus mempunyai izin usaha. Untuk itu, nantinya akan ada peninjauan langsung ke titik pembangunan Pertashop. Namun, banyak Pertashop di Kalimantan Barat yang mengalami mati suri. Berdasarkan identifikasi masalah yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha Pertashop.
Penjabat Pj Sekda Kalbar, Mohammad Bari, mengungkapkan bahwa identifikasi masalah ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah terkait gerai Pertashop agar dapat memberikan manfaat bagi daerah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Berdasarkan identifikasi atas permasalahan yang ada, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait dengan gerai Pertashop agar nantinya dapat memberikan manfaat bagi daerah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, perlu kiranya kita duduk bersama mendiskusikan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar program ini tidak hanya sekedar berjalan, namun juga benar-benar memberikan manfaat dan menguntungkan bagi pelaku usaha," ujar Mohammad Bari saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perizinan Gerai Pertashop di Hotel Orchardz Gajah Mada, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Kamis (11/7/2024).
Bari juga menyebutkan bahwa Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non-subsidi, LPG non-subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.
"Oleh karenanya, saya berharap program Pertashop dapat memberikan berbagai manfaat bagi daerah, baik dari sisi perekonomian daerah maupun dari sisi masyarakat secara langsung sebagai penerima manfaat," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Bari meminta kepada seluruh pihak stakeholder terkait yang hadir untuk tidak menjadikan Rakor ini sebatas pertemuan biasa, tetapi berharap ada output yang dihasilkan dari pertemuan ini.
"Saya berharap seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada saat ini dapat melahirkan bentuk perhatian dari pemerintah di berbagai level, sehingga dapat menemukan pola untuk menuju ke arah percepatan dan perbaikan perizinan gerai Pertashop," tutupnya.
(Biro Adpim/rfa)
