:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Jumat, 12 Juli 2024 | 09:08 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 140
Pontianak, InfoPublik - Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) akan mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sehingga, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Kalbar.
Penjabat (Pj) Gubernur (Kalbar), Harisson, menekankan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal.
Ia meminta, seluruh Kepala Daerah untuk mempercepat realisasi pengadaan dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri serta mendukung usaha mikro, kecil, dan koperasi.
"Peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Kita perlu melaksanakannya melalui mekanisme yang efektif, efisien, dan transparan, agar dapat menghasilkan barang/jasa sesuai standar kualitas dan spesifikasi teknis," ujarnya.Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Hotel Ibis, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Rabu (10/7/2024).
Melalui rapat tersebut, diharapkan menjadi langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Harisson menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan UKPBJ yang didukung oleh SDM profesional agar dapat menjadi pusat keunggulan dalam pengadaan.
"Penguatan kelembagaan pengadaan barang/jasa yang profesional dan independen akan mendorong penciptaan nilai tambah dan manfaat pengadaan bagi pemerintah daerah," tambah Harisson.
Kemudian, Pj Gubernur juga mencatat, pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ di kabupaten/kota Kalimantan Barat, dengan harapan lebih banyak UKPBJ mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif).
"Hingga saat ini, baru 3 UKPBJ yang mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif), yakni UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, UKPBJ Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan UKPBJ Pemerintah Kota Singkawang," ungkapnya.
Harisson mengajak, kabupaten/kota lainnya untuk berupaya maksimal agar UKPBJ masing-masing segera memenuhi target Kematangan Level 3 (Pro Aktif).
"Keseriusan ini merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, profesional, dan akuntabel," pungkasnya.
