Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara di 2023 Masih Juara

Sofifi, InfoPublik – Meski terkontraksi, Provinsi Maluku Utara masih berada pada posisi teratas provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023. Pertambangan dan penggalian jadi penopang utama.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Maluku Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 20,49 persen, melambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan 22,94 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor sebesar 28,67 persen.

"Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh pada 2023 mengalami kontraksi dari 20,49 persen menjadi 22,94 persen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali saat memaparkan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 di Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Senin (1/4/2024) siang.

Menurut dia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara menempati peringkat tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 69,47 menjadi 79,98 tahun 2023 atau naik sebanyak 1,51 poin, sehingga menjadikan IPM Maluku Utara berpredikat “tinggi”.

Pada kesempatan tersebut, Al Yasin Ali juga melaporkan, pendapatan daerah tahun 2023 dirancang sebesar Rp4,17 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp3,13 triliun lebih atau 75,12 persen. Realisasi belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp3,08 triliun atau 72,75 persen.

"Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 4,17 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp3,13 triliun atau 75,12 persen," paparnya.

Dia menyebut, target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 mampu direalisasikan 76,44 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH terealisasi 88,87 persen dari target.

Selanjutnya, belanja daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3,08 triliun atau 72,75 persen. Belanja daerah dilaksanakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan. (Sahril/MC Tidore)