Kolaborasi untuk Pilkada Serentak 2024, Bupati Sergai Hadiri Rakor di Medan

Medan, InfoPublik – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Sumatra Utara (Sumut) Darma Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra pada Selasa (9/7/2024). Acara itu digelar di Regale International Convention Center, Kota Medan yang fokus pada sinergitas untuk penyelenggaraan Pilkada yang aman dan lancar.

Usai mengikuti kegiatan, Bupati Darma Wijaya menyampaikan bahwa rakor itu merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya digelar di Jayapura dan Makassar untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dan kali ini di Medan untuk wilayah Sumatera.

“Tadi Bapak Deputi Bidkor Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa rakor ini diadakan untuk melihat potensi permasalahan yang menghambat penyelenggaraan Pilkada di wilayah Sumatera, sehingga dapat diantisipasi lebih cepat dan tahapan Pilkada bisa berjalan lancar,” ujar Bupati.

Rakor dihadiri oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tiro Karnavian, Plt Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pangkogabwilhan I, Kepala BSSN, Asops Kapolri, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumut.

Rakor ini diselenggarakan secara hybrid, dengan peserta offline sebanyak 760 orang dan peserta online sebanyak 650 orang, sehingga total peserta mencapai 1.410 orang. Mereka terdiri dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum (APH), legislatif, pengurus partai politik, serta tokoh agama dan masyarakat.

Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kebanggaan bagi Sumut selaku tuan rumah dan bisa menjadi motivasi bagi Sumut untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak. Ia menambahkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Sumut untuk Pileg 2024 adalah 10.853.940 pemilih dengan 45.875 TPS.

Bupati Darma Wijaya juga menyebutkan bahwa Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan tahun ini merupakan rekor penyelenggaraan Pemilu terbanyak dalam sejarah. Pilkada serentak akan berlangsung di 545 daerah di 37 provinsi. Di Provinsi DIY sudah melaksanakan Pilkada, sementara di 508 kabupaten/kota lainnya akan melaksanakan Pilkada, kecuali 4 kabupaten/kota yang dipilih langsung oleh gubernur.

“Sinergitas harus dilakukan agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung aman dan lancar. Stabilitas politik hukum dan keamanan harus dijaga bersama-sama. Tanpa stabilitas Polhukam, akan banyak kendala yang dihadapi,” jelas Bupati.

Dalam kesempatan ini, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta agar Pemda memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk dukungan ketentraman, ketertiban umum, jaminan ketersediaan anggaran, jaminan keamanan, serta memenuhi segala keperluan sesuai perundang-undangan.

“Pak Menkopolhukam memberikan beberapa penekanan, antara lain: pertama, menjaga stabilitas di bidang Polhukam agar situasi tetap kondusif dan terkendali; kedua, meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada; dan ketiga, Pemda harus memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada agar berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” pungkas Bupati. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan edukasi agar terwujud pesta demokrasi yang aman, kondusif, damai, dan berkualitas.