Pj Bupati Muba Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel

JAKARTA, InfoPublik - Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sandi Fahlepi didampingi jajaran termasuk Ketua DPRD Muba Sugondo, menghadiri undangan kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional, di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Selain Pj Bupati Muba, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini juga diikuti para kepala lembaga, Kabinet Indonesia Maju, serta para kepala daerah seluruh Indonesia.

Adapun penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dilakukan oleh Kepala BPK RI Dr Isma Yatun CSFA CFrA kepada Presiden Joko Widodo.

Disela kegiatan yang bertema "Menguatkan pondasi keuangan negara menuju Indonesia emas 2045" tersebut, H Sandi Fahlepi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia nyatakan memiliki komitmen kuat dalam tugasnya sebagai Pj Bupati Muba dan mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

"Kita juga akan menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK RI, agar pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semakin baik," ujarnya.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya, dalam fungsi pemeriksaan.

"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK, agar pengelolaan keuangan APBN, dan APBD semakin baik," imbau Presiden.

Jokowi juga bersyukur ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil walaupun beberapa tahun ini sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi global melambat yang tahun ini hanya 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh diatas 5 persen (lima persen), seperti diketahui dikuartal pertama tahun ini tumbuh di 5,11 persen, inflasi tetap terjaga (karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap Senin selalu bertemu untuk menjaga inflasi di setiap daerah), dan juga pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik.

"Ini semua modal dasar kita membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain kita harus lincah cepat dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses," imbuhnya.

Sementara Kepala BKP RI Isma Yatun CSFA CFrA mengatakan BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kehadiran BPK di ibukota negara dan miliki perwakilan di setiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadikan BPK garda terdepan dalam menciptakan keuangan yang akuntabel baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

"Kami ucapkan terima kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen, berupaya keras menguatkan pondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir, sebagai landasan yang kuat bagi pemerintah selanjutnya. Termasuk dukungan dan sinerginya sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik. Semoga semua komitmen dan ikhtiar kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa mendapatkan Ridho dan keberkahan dari Allah SWT," pungkas Kepala BPK RI.